PANGKALPINANG - Pasca-dialihkannya penggunaan listrik subsidi ke nonsubsidi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan di kalangan masyarakat. Pasalnya, masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya tarif listrik yang harus mereka bayar terutama bagi rakyat kecil.

Nur (29) warga yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, harus merogoh kocek sekira Rp200.000 per bulannya untuk bisa mengalirkan listrik ke rumah kontrakannya. Padahal sebelumnya, Rp100.000 saja sudah cukup untuk pemakaian listrik dalam satu bulan.

Hal ini tentunya membebani keluarganya, terlebih lagi pemilik kontrakan membebankan pembayaran listrik kepada mereka. “Dengan tarif listrik sekarang ini sangat memberatkan, apalagi sekarang ini kita masih ngontrak. Kalau dulu biasanya bayar sebulan Rp100.000, sekarang bisa dua kali lipat bayarnya,” ujarnya di Pangkalpinang, Bangka, Kamis (13/7).

Senada dengan Nur, Henru (38), perihal masalah dirugikan PLN ini yang pertama warga merasa prabayar dan pascabayar itu beda biayanya. Terasa perbedaannya, kalau dulu Rp300.000 sudah bisa pakai 2 AC dan semua lampu.

“Sekarang dengan keadaan setelah menggunakan token bayar per bulannya bisa jadi Rp750-800 ribu, jadi hampir dua kali lipat. Maka dari itu saya tanyakan kepada PLN kenapa ada perbedaan padahal pemakaian sama, semuanya sama,” keluhnya.

Belum lagi di Babel kondisi ini diperparah dengan kebijakan PLN tentang pemerataan penggunaan kalameter kwh penggunaan listrik dari pascabayar ke prabayar. Namun, kebijakan itu banyak menuai kritik pasalnya tidak jarang pihak PLN mengganti kwh listrik pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan.

Keluhan ini pun disampaikan sejumlah warga saat mendatangi kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung. “Sebenarnya tidak diwajibkan dari pasca ke pra bayar, tapi kadang-kadang masyarakat awam seperti di desa kecil, ketika warga pulang dari kebun tiba-tiba sudah diganti pasca bayar ke pra bayar. Di situlah banyak masyarakat yang resah selama ini,” ungkap Zainudin (35) warga Bangka.

Menanggapi hal itu, Eko selaku perwakilan dari pihak PLN Babel, mengatakan pergantian aset PLN yang terdiri dari kalameter, kabel, hingga tiang listrik sepenuhnya kewenangan mereka untuk mengganti ataupun tidak.

Namun dia membantah ada paksaan kepada masyarakat untuk mengganti kwh dari pasca bayar ke pra bayar. Manager PLN Bangka, Eko Prohanda menyatakan, kalau dari sisi pelanggan biasanya membayar listrik setiap bulan, dan bisa juga membeli token setiap bulan. Misalnya pelanggan bayar listrik tanggal 10 di kantor pos sebanyak Rp600.000 dan silahkan juga membeli token setiap tanggal 10 senilai Rp600.000.

“Nah penggunanya kan tahan lama selama satu bulan, jadi tidak ada perbedaan dalam hal perilaku dan budaya pelanggan untuk membayar listrik. Kalau biasa bayar sekali dalam satu bulan ya dibayar, dan bayar token juga sekali dalam sebulan ya silahkan,” jelasnya.

Sementara itu, sejak pergantian kalameter kwh listrik dari pasca ke pra bayar di terapkan di Bangka Belitung, PLN mengaklaim hampir seluruh listrik di Babel sudah menggunakan kwh listrik prabayar dan masih sekira 300 pelanggan yang masih menggelar listrik secara pascabayar.(oz)