TANJUNG SELOR – Menurut catatan data di Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Bulungan mencapai 31.515 jiwa. Dari angka tersebut, tak sepenuhnya mampu diakomodir Pemkab Bulungan untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas), yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bulungan M. Isnaini, pada 2017 Pemkab Bulungan hanya mampu mengakomodir sekitar 7000 warga dalam hal subsidi silang untuk jaminan kesehatan di BPJS. 

“Semestinya memang ini tergantung jumlah warga miskinnya. Namun karena keterbatasan anggaran ada sekitar 12.000 hingga 15 ribu yang belum terakomodir. Memang sejauh ini kita masih dianggap belum maksimal,” jelasnya.

“Tapi harus dipahami, BPJS ini merupakan subsidi silang. Jadi sakit tidak sakit orang bayar. Ini merupakan asuransi. Nah dalam hal ini pihak pengelola juga bisa bermain, kadang bisa rugi bahkan untung,” lanjut Isnaini. 

Melalui program ini, BPJS berharap tidak ada masyarakat yang sakit. Sementara pembayaran jalan terus. Pemkab juga harus siap, karena bukan pada seberapa banyak yang sakit. Melainkan kesiapan keuangan untuk wajib membayar itu harus. 

Namun demikian dirinya tak menyebutkan pasti jumlah keuangan yang harus dibayarkan untuk 7000 warga yang terakomodir di 2017 ini. “Dalam hal ini kita tidak mempresentasikan lagi. Tetapi semestinya seluruh warga tidak mampu, bisa terakomodir. Kecuali yang berkerja, itu di luar tanggungjawab kita. Selain tiu ada juga program PBI yang merupakan tanggungan pusat jadi tidak semuanya daerah, karena ada penduduk miskin kita yang dibiayai melalui APBN,” sebutnya.  

Isnaini mengungkapkan, pemerintah tetap berperan serta dalam segi jaminan kesehatan masyarakat. Dalam artian, pemerintah memfasilitasi, dan itu tidak selalunya berbentuk uang. Akan tetapi bisa juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program itu karena itu progam nasional. 

Ditambahkannya, setiap tahun pemerintah juga berkomitmen memfasilitasi dan mengakomodir masyrakat kurang mampu.  “Akan tetapi itu kembali lagi pada kemampuan anggaran kita, meskpun selain APBD kita juga dapat bantuan dari APBN,” pungkasnya. (an)