SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menganggarkan Rp150 miliar guna menuntaskan Pelabuhan Kenyamukan dari sisi darat. Anggaran sebesar ini akan dialokasikan melalui proyek multiyears, yang telah disetujui DPRD. 

Seluruh fasilitas penunjang pelabuhan telah selesai dibangun,  namun anggaran ini tidak termasuk untuk penyelesaian causeway yang akan dianggarkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan sebenarnya dalam pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, Pemkab ingin menyelesaikan semua pekerjaan melalui dana APBD Kutim sendiri, agar lebih cepat. Termasuk penyelesaian causeway, dengan harapan agar pekerjaan segera rampung, dan pelabuhan cepat dioperasikan.

“Tapi, ternyata pemerintah pusat tidak mau. Kementerian Perhubungan akan tetap melanjutkan pembangunan causeway, karena memang sejak awal mereka yang mendanai. Padahal, kalau ini bisa dianggarkan di Pemkab, ini dipastikan akan lebih cepat penyelesaiannya. Tapi informasi terakhir, sudah masuk anggarannya di APBN,” kata Kasmidi.

Karena itu,  anggaran Rp 150 miliar itu untuk membangun sisi darat, termasuk peningkatan jalan pendekat yang tahun ini telah dikerjakan penimbunannya. Selain itu yang utama, pembangunan penahan ombak. Dinas Perhubungan Kutim diminta serius menindaklanjuti janji yang disampaikan Kemenhub tersebut. “Saya sudah minta Dishub untuk kawal itu. Sehingga, tidak hanya sekedar janji manis belaka. Sedangkan,  pekerjaan item proyek yang akan dikerjakan dari APBD Kutim, akan fokus pada penyelesaian beberapa fasilitas utama Pelabuhan Kenyamukan yang dianggap prioritas. Seperti membuat pemecah ombak (break water), penyelesaian jalur penghubung dan membangun beberapa fasilitas perkantoran utama pelabuhan, agar fungsi pelabuhan bisa dipenuhi,” paparnya.

Untuk beberapa item pekerjaan ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar melalui anggaran multiyears dan sudah mendapat persetujuan DPRD Kutim. Anggaran ini pun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan usulan awal yang hampir mencapai Rp300 miliar. “Karena anggaran terbatas, fasilitas penunjang lainnya baru akan dibangun melalui anggaran perubahan karena dianggap bukan sebagai prioritas,” tutup Kasmidi.(yul116l)