SANGATTA – Hingga saat ini pasokan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy ternyata belum teraliri. Padahal lokasi tersebut sudah beberapa kali melakukan “ground breaking”, namun tidak juga ada tanda-tanda listrik segera mengalir.

Sementara investor yang ingin beroperasi di kawasan itu menginginkan kepastian soal pasokan listrik tersebut. Di sisi lain, investor listrik ingin membangun sistem penerangan di sana, dengan catatan ada yang mau membeli listrik yang mereka sediakan.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Kaltim melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Ketenagalistrikan menggelar pertemuan dengan Bupati Kutim dan jajaran instansi terkait untuk memaparkan tentang rencana kelistrikan di kawasan industri Maloy, Rabu (23/8).

Bupati Ismunandar meminta Perusda Kelistrikan Kaltim fokus penerangan pada KIPI Maloy I lebih dulu yang seluas 500 hektare. Sambil berjalan kemudian secara bertahap dikembangkan hingga ke KIPI II. “Cakupan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di kawasan Maloy sebaiknya fokus di KIPI I lebih dulu. Baru kemudian di KIPI II agar lebih cepat beroperasi di sana,” ujar Bupati Ismunandar.

Direktur Perusda Ketenagalistrikan Kaltim Abdurrahman menjelaskan bahwa, setelah mengembangkan PLTU 110 Megawatt (MW) di Tenggarong, untuk masuk dalam sistem Mahakam, kemudian ekspansi membangun 2 x 100 MW, kini pihaknya mendapat tugas dari Gubernur Kaltim untuk menerangi Maloy. Terutama Maloy I dengan menggunakan beberapa pembangkit termasuk pembangkit diesel sebagai “back-up”.

Dari DED KIPI Maloy yang telah disusun, menurut Abdurrahman kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 60,85 kVA dengan kawasan seluas 391,25 hektare. Dari jumlah kebutuhan tersebut, terbesar dibutuhkan oleh kawasan industri yang mencapai 55,50 kVA. Sisanya untuk kebutuhan infrastruktur, fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pendukung.

“Sistem kelistrikan yang akan dibangun rencananya ada beberapa sistem pembangkit. Karena Maloy merupakan kawasan industri, sehingga listrik tidak boleh padam. Jadi nanti ada PLTU, ada biomas yang menggunakan cangkang kelapa sawit maupun pome (limbah cair) serta tenaga diesel untuk “back-up” industri yang tidak boleh padam,” kata Abdurrahman.

Dengan kebutuhan listrik yang ada serta beberapa sistem pembangkit, Perusda Kelistrikan Kaltim memberikan estimasi biaya yang dibutuhkan, yakni sebanyak Rp649,6 miliar. Terdiri dari PLTU 2 x 100 MW dengan nilai investasi diperkirakan Rp405 miliar, PLTBm diperkirakan membutuhkan investasi Rp168,7 miliar dan PLTD sekitar Rp26,89 miliar. Ditambah lagi kebutuhan untuk transmisi dan jaringan distribusi untuk sekitar 70 hektare sebesar Rp49 miliar.

Meski demikian, pembangunan listrik dengan dana sebesar itu bukan menjadi beban Pemerintah Kabupaten Kutim. Pola pembangunannya, kata Abdurrahman, Perusda Ketenagalistrikan Kaltim sebagai pemilik wilayah usaha, kemudian mencari investor untuk membangun. Setelah itu, penjualan listrik dilakukan setelah melalui pembicaraan dengan pihak pemerintah. “Sistemnya seperti yang dilakukan di wilayah usaha Kariangau. Di Kaltim baru satu, yakni di Kariangau Balikpapan. Jadi kalangan industri setempat membeli listrik yang dibangun oleh investor bersama Perusda Kelistrikan Kaltim,” ujar Abdul rahman (yul1116)