PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar mengku prihatin dengan kondisi pembangunan daerah di Kabupaten PPU termasuk di Kaltim saat ini. Sebagai provinsi penyumbang terbesar namun diperlakukan secara tidak adil selama puluhan tahun. 

“Pemerintah Pusat telah mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Kaltim termasuk di Kabupaten PPU selama ini. Jauh dari kata adil,” ujar Yusran kepada Koran Kaltim, Jumat (9/6) kemarin.

Sejarah mengunkap Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, namun bumi Kalimantan masih dalam keadaan asli tertutup oleh hutan alam yang lebat. Jika dibandingkan dengan cara Pemerintah Indonesia dijaman kemerdekaan, Indonesia hanya memerlukan kurang lebih 40 tahun untuk menguras habis semua sumber daya hutan, minyak dan gas serta batubara tanpa memberikan banyak kemakmuran bagi rakyat Kaltim.

Dirinya merasa khawatir dengan kondisi Provinsi Kaltim yang masih memiliki sisa-sisa sumber daya alam besar. Eksploitasi besar-besaran justru akan membuat daerah ini makin terpuruk.

Yusran mencontohkan pembangunan insfrastruktur jalan di seluruh penjuru Kaltim belum dapat dikatakan memenuhi harapan dan berbanding jauh dengan pembambangunan insfrastruktur jalan di daerah -daerah di Pulau Jawa. 

“Keadaan daerah kita saat ini saja begini. Kondisi jalan lintas Kaltim sebagian mengalami persoalan berbanding jauh dengan jalan-jalan di Pulau Jawa sana. Apalagi ketika Kaltim sudah tidak mempunyai sumber daya alam lagi ke depan. Kasihan anak-cucu kita pada era 2020 ke atas, semua itu harus kita fikirkan,“ ungkapnya.

“Contoh kecil saja, setiap tahun Kaltim menyetor ke kas negara dari hasil migas Rp180 trilliun dan yang kembali ke Kaltim hanya antara Rp5 hingga Rp7 trilliun saja, bukankah ini sebuah penghisapan atau penjajahan riil sumber daya alam ke Kaltim oleh Pemerintah Pusat,”kata Yusran. (nav)