SAMARINDA –Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) DB Paranoan menilai, Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Rusmadi sedang melempar bola. Dia ingin melihat reaksi dari lemparan bolanya tersebut. Dengan posisi Sekprov yang dia emban, Rusmadi tentu harus menghitung benar untung dan ruginya ketika memutuskan maju. 

“Kalau ada niat maju tentu sudah menimbang-nimbang maju atau tidak. Katakanlah Rusmadi baru lempar bola. Dia punya potensi. Dan bisa juga dikatakan kuda hitam,” kata Paranoan, dihubungi media ini, Jumat (9/6) kemarin. 

Paranoan menilai, pencalonan Rusmadi sebagai Bacagub PDIP itu tentu akan mengubah peta perpolitikan. Semua punya hak untuk maju sebagai Bacagub. Namun, Rusmadi juga harus menjaga independensinya sebagai PNS dan sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Rusmadi, tentu harus berpikir dengan cermat. Dalam aturan, ketika PNS memutuskan terjun ke politik, maka dia harus melepas statusnya itu. Dengan posisi tertinggi di lingkup sekretariat provinsi, tentu itu akan menjadi pertimbangan tersendiri.  

“Kalau sudah menjadi calon pasti akan mundur, namun harus mempertimbangakan untung dan ruginya. Apakah nantinya ada partai yang akan mengusung atau tidak. Ini yang akan menjadi persolan,” sebutnya. 

Di lingkungan akademisi, Rusmadi memang bukan nama baru. Dia akrab dengan dunia kampus, terlebih Universitas Mulawarman (Unmul). Di masyarakat, meski popularitasnya masih rendah, dengan mesin Ikapakarti yang dia miliki, tentu bisa diangkat. Kinerjanya juga cukup bagus selama di pemerintahan.  

“Rusmadi dikenal bagus, dan kinerjanya juga bagus,”tandasnya. 

Sebelumnya diwartakan, Rusmadi mengambil formulir pendaftran Bacagub di PDIP. Dalam waktu dekat dia akan mengembalikan formulir tersebut ke Sekretariat DPD PDIP Kaltim. Kepada media ini, Rusmadi mengaku dirinya didesak beberapa tokoh masyarakat. Paguyuban Ikapakarti yang dia pimpin juga meminta dirinya untuk maju.  

“Kalau tidak halangan, Selasa ini, saya akan mengembalikan formulir pendaftaran Bacagub ke PDIP,” kata Rusmadi, Jumat (9/6) di DPRD kaltim. (sab)