TANA TIDUNG – Warga Desa Buong Baru, Kecamatan Betayau, Senin (25/9) kemarin, beramai-ramai mendatangi Kantor Badan Perwakilan Desa (BPD) di langgar lama, Desa Buong Baru. Mereka menuntut agar Kepala Desa (Kades) Buong Baru, Japarudin untuk segera diturunkan dari jabatannya lantaran dianggap sudah tidak dapat dipercaya lagi memegang amanah tersebut.

Sayid Idrus, perwakilan masyarakat yang juga anggota BPD mengatakan bahwa, berdasarkan surat pernyataan bersama masyarakat desa tertanggal 10 Juli 2017 lalu, menyatakan kades tersebut mempunyai pekerjaan sampingan yakni menjadi kontraktor pada PT Adindo Hutani Lestari (AHL) yang notabene perusahaan perkayuan sehingga pelayanan tidak dapat berjalan maksimal.

Ditambah mengalokasikan lahan kepada warga Malinau tanpa ada kesepakatan atau persetujuan masyarakat setempat yang dianggap hanya memberikan keuntungan sepihak saja. “Selain itu terkait surat pelimpahan hak atas tanah kepada pemilik Toko TT (santi) tertanggal 10 Oktober 2015 dan mengeluarkan rekomendasi untuk pembukaan penggarapan lahan tersebut yang dianggap menguasai dan merugikan masyarakat setempat,” kata Sayid Idrus.

Selain itu, Japarudin juga diduga membuat pengajuan proposal permintaan dana kepada perusahaan pertambangan PT Pipit Mutiara Indah (PMI) sebanyak dua kali dengan alasan pembelian kambing untuk acara adat pengobatan kampung setiap tahunnya yang dianggap penipuan, membawa acara adat untuk memenuhi kepentingan pribadi kades tersebut.

“Kami sebagai masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kades yang hanya memanfaatkan atas nama masyarakat untuk kepentingan pribadinya, apalagi sejak bekerja sebagai kontraktor perusahaan perkayuan di PT AHL pelayanan sudah berkurang maka sebaiknya turun saja dari jabatannya karena kami sudah tidak mau lagi dipimpin oleh kades semacam itu,” kata Bahar, salah satu masyarakat Desa Buong Baru.

Warga yang berunjuk rasa didepan Kantor BPD tersebut dihadapi langsung oleh Wakil Bupati, Markus, bersama kepala dinas, Perwakilan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) termasuk Camat Betayau, Kepala Inspektorat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Berdasarkan kesepakatan dengan para pengunjuk rasa tersebut disetujui bahwa Kades, Japarudin untuk sementara waktu dinonaktifkan dan akan digantikan sementara oleh aparat desa lainnya yang akan dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Selain itu, Pemkab akan menindaklanjuti tuntutan warga ini dengan melihat setiap prosesnya dengan jelas dan memastikan diberikan waktu selama 180 hari atau selama enam bulan untuk penyelesaiannya. Bila terbukti dengan apa yang diduga dan dianggap masyarakat, maka Pemkab akan melakukan tindakannya serta akan mengganti pejabat yang baru. (ifa)