TANJUNG SELOR – Penyelesaian laporan kegiatan dan realisasi keuangan di daerah, mestinya bisa dilakukan setiap tiga bulan atau tri wulan sekali. Namun tidak demikian dengan di lingkup Pemkab Bulungan. Sudah menjadi ‘tradisi’ sejak lama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru kebut membuat laporan di saat menjelang akhir tahun. Apalagi saat melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) di tiap tahunnya. 

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan Muhammad Islam tak memungkiri kondisi tersebut, hingga saat ini masih sering terjadi. Padahal sosialisasi bahkan pemberitahauan tertulis untuk menyegerakan laporan, diakuinya sduah sering disampaikan kepada masing-masing OPD di lingkup Pemkab Bulungan. 

“Iya, biasanya akhir tahun detik-detik kita menyusun LKPD, baru kemudian semua instansi menyegerakan laporannya. Harusnya memang setiap triwulan sudah disampaikan. Sehingga di akhir tahun kita tinggal menyatukan dan penyusunan LKPD, supaya bisa lebih cepat,” ujarnya. 

Dikatakan, keterlambatan penyusunan LKPD tersebut juga sempat disinggung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa waktu lalu. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi penilaian atas LKPD Bulungan di tiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

“Kita itu mengupayakan yang terbaik, meksipun tiap tahun masih ada saja kekurangan dalam laporan kita. Tapi kita tetap optimis laporan selanjutnya bisa mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun tiap tahun kita selalu mendapat Wajar dengan pengecualian (WDP),” kata Islam. 

Menurut dia, seringnya keterlambatan penyusunan laporan, seakan menjadi tradisi dan kebiasaan. Namun begitu, dirinya tetap berharap semua OPD bisa memaksimalkan LKPD di tahun ini. Sebab seperti tahun sebelumnya, Bulungan masih menargetkan bisa mendapat opini WTP dalam laporan keuangan tahun ini. 

“Tahun lalu hampir saja kita bisa mendapat WTP, tapi ternyata masih kurang di admistrasi aset. Tahun ini mudahan bisa aman. Nah untuk mencapai itu, kalau saja laporan lebih cepat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kekurangan sebelum benar-benar disampaikan ke BPK RI perwakilan Kaltara,” pungkasnya. (an)