TANJUNG REDEB - Pemekaran wilayah Berau Pesisir menjadi kabupaten di Kalimantan Timur tinggal selangkah lagi. Proses hanya tinggal menunggu pengesahan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Berdasarkan pertemuan Tim Berau Pesisir (BPS) dengan sekretaris Watimpres tanggal 30 Oktober yang lalu, tim BPS memaklumi defisit APBN yag menyebabkan penundaan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.

Namun, tim BPS tetap meyakinkan pemerintah bahwa BPS sudah sangat layak dan siap untuk jadi kabupaten baru. “Semua persyaratan menjadi daerah otonomi baru sudah dipenuhi. Bahkan wilayah tersebut masuk dalam 20 daerah yang menjadi prioritas dijadikan daerah administrasi baru karena merupakan bagian dari inisiatif DPR RI. Dan kita juga tinggal menunggu pembahasan RUU-nya oleh pemerintah dan DPR RI.  Setelah disahkan jadi daerah persiapan otonomi baru selama 3 tahun,  setelah itu baru naik status dari DPOB jadi DOB. Bahkan , Berau Pesisir kemungkinan akan lebih dulu disahkan menjadi daerah baru ketimbang pemakaran Sebatik, di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) ,”terang Akmal,  anggota tim pemekaran Berau Pesisir.

Akmal juga mengatakan, karena alasan defisit APBN, seluruh CDOB se-Indonesia terkendala juga. “Untuk infrastruktur di Berau Pesisir terus ditingkatkan, mulai dari jalan, air bersih, listrik hingga sekolah. Jumlah penduduk Berau Pesisir pun telah mencapai 50 ribu jiwa.  Sehingga, BPS sangat siap dan layak dijadikan DOB. Dan kami sangat berharap, pada 2018 mendatang keuangan negara bisa kembali membaik sehingga realisasi pemekaran bisa terbentuk,”pungkasnya. (ind)