TANA PASER – Warga Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, mengeluhkan kualitas jalan penghubung dari Kecamatan Batu Engau menuju Kecamatan Tanjung Harapan. 

Seperti yang diungkapkan salah satu warga Mengkudu, yang enggan dikorankan. “Saya besar di Desa Mengkudu, tapi sampai saat ini saya belum pernah merasakan mulusnya jalan menuju desa saya sendiri,” ungkapnya, kemarin.

Jikalau musim kemarau, lanjut ia, warga Desa Mengkudu dipaksa menghirup debu yang sangat tebal. Sedangkan saat musim penghujan, mereka dihadapkan dengan kondisi jalan berlumpur yang licin.

“Mendorong motor, mencungkil tanah di roda kendaraan bermotor, sudah menjadi kegiatan rutin masyarakat kami ketika melintasi jalan setelah turunnya hujan,” ucapnya.

Untuk diketahui, selain Desa Mengkudu, jalan penghubung Kecamatan Batu Engau-Kecamatan Tanjung Harapan tersebut juga melintasi empat desa lagi. Seperti, Desa Lomo, Desa Riwang, Desa Segendang dan Desa Pengguren.

Kepala Desa Mengkudu Andis Fauzi menyampaikan, jalan poros itu merupakan jalan provinsi. “Sebenarnya, kami tidak menuntut bahwa jalan harus di aspal. Namun, kami hanya meminta adanya perawatan, perbaikan dan pemeliharaan yang layak, dengan begitu saja rakyat sudah cukup senang kok,” imbuhnya.

Dikatakannya, jarak dari Desa Mengkudu menuju Ibukota Kecamatan Batu Engau hanya sepanjang 12 Kilometer (Km). Kendati demikian, terkadang masyarakat harus menempuhnya selama kurun waktu satu jam lebih.

“Meskipun jarak dari Desa Mengkudu ke kecamatan hanya 12 Km, tetapi terkadang harus ditempuh kurang lebih satu jam. Itupun, kalau tidak ada trouble (kerusakan) pada kendaraan bermotor yang digunakan,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa kondisi jalan yang kurang mendukung, tentunya menjadi penghambat pula dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Karena, jalan digunakan pula sebagai sarana transportasi hasil panen masyarakat.

“Bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera? Yang seharusnya hasil panen bisa segera dibawa keluar, tapi kalau musim hujan terpaksa masyarakat harus menunda keberangkatannya,” paparnya.

Dia berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Selatan (Kalsel). Sehingga percepatan pembangunan yang merata segera terlaksana. “Bagaimana desa bisa melakukan program percepatan pembangunan, jika jalan poros provinsinya saja tidak mendukung percepatan tersebut,” tambahnya. (sur)