TANA PASER – Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser terus melakukan pendampingan dan membimbing perangkat desa dalam mengelola dana desa. Menurut dia ini mendesak dilakukan agar tak ada lagi perangkat desa yang terjerat kasus hukum karena salah mengelola dana tersebut.

Keinginan itu disampaikan Mardikansyah dihadapan 139 kepala desa (kades) dan jajaran camat se-Kabupaten Paser, Kamis (16/11) saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa 2017 di Gedung Awa Mangkuruku.

“Kepada DPMD agar terus memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tata kelola keuangan bagi seluruh perangkat desa dan BPD. Karena diketahui, banyak sekali aparatur desa yang terlibat kasus hukum disebabkan pengelolaan keuangan desa,” kata Mardikansyah, dalam sambutannya.

Menurut dia, desa beserta perangkat aparaturnya perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

“Karenanya, saya harap para kades dan OPD bisa mengutamakan pembangunan swakelola dalam melaksanakan pembangunan di desa. Dengan melibatkan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat desa, dan dengan kegiatan yang bersifat padat karya dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa,” ucapnya.

Dikatakan dia mempercepat penyaluran dana desa, maka perlu mengoptimalkan peran camat atau OPD agar pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa serta realisasi percepatan penggunaan dana desa dapat dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara, Kepala Seksi Aparatur Desa DPMD Kabupaten Paser M Ari Fadriansyah menyebutkan, tujuan rakor pemdes itu dalam rangka mensinkronkan program kegiatan pemkab dengan program kegiatan pemdes sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

“Selain itu, kegiatan juga untuk mengevaluasi dan menginventarisasi semua permasalahaan, baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa maupun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya. (sur)