MALINAU - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), pada Jumat (1/12) kemarin, menggelar kampanye anti HIV/AIDS,  dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember.  

Kampanye Hari AIDS dilakukan oleh  pegawai DKPPKB, Komisi Penanggulangan AIDS,  Kepolisian, LSM serta  relawan. Mereka  ditempatkan di dua titik, yakni lampu merah Tanjung Belimbing dan Malinau Kota.

“Tujuan kampanye ini  memberikan edukasi HIV dan AIDS pada masyarakat,” ungkap  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, H. Abdulah Djaya Nazar, saat ditemui Koran Kaltara di lokasi aksi.

Memperingati Hari AIDS sedunia, DKPPKB  memang  mengagendakan serangkaian kegiatan. Yaitu, penyuluhan dan edukasi, screening, dengan target masyarakat umum maupun terhadap petugas DKPPKB sendiri. 

Tujuannya, mewujudkan  program 3 zero yang dicanangkan pemerintah untuk menekan jumlah penderita HIV-AIDS. Program 3 Zero yaitu,  Zero New Infection, Zero AIDS relate death, Zero Stigma and Discrimination.

Ia menjelaskan, Zero New Infection diartikan sebagai kedaan kosong dari infeksi baru. “Dengan menekan jumlah penderita melalui pendeteksian dini, guna pencegahan terhadap bayi yang baru lahir positiv HIV dan AIDS,” imbuhnya.

Kedua Zero AIDS relate death, adalah program menekan atau meminimalisir  jumlah kematian akibat HIV- AIDS. Kemudian, Zero Stigma and Diskrimination yaitu menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai HIV-AIDS.

Djaya Nazar mengungkapkan bahwa  saat ini program pencegahan yang diyakini paling efektif dalam penanggulangan HIV- AIDS, tak lain adalah program 3 zero di atas. Untuk mencapai program tersebut pemerintah mencanangkan program pemetaan pengidap. 

Kendalanya, DKPPKB kesulitan dalam menentukan peta yang menentukan wilayah potensial HIV AIDS. “Wilayah tersebut biasanya   punya populasi kunci seperti pelaku homoseksual, PSK, dan IRT diyakini memiliki peluang yang lebih besar,” ungkapnya. 

Karena kendala itu, sambungnya, tak ada jalan selain DKPPKB harus mengambil  kebijakan   untuk menyiasatinya. “Yaitu dengan menargetkan 90 persen penduduk harus memeriksakan diri untuk mengetahui status HIV,” pungkasnya. (wh)