MALINAU - Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah pedalaman dan perbatasan tampaknya belum bergeser turun. Rata-rata harga kebutuhan pokok dan barang lain mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan harga di Ibu Kota Malinau. 

Di Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Selatan Hilir misalnya, harga bensin berkisar pada Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per botol. Kemudian di Desa Long Sule Kecamatan Penghubung Sule-Pipa, sedikit lebih tinggi. Harga minimal bensin di Long Sule Rp30 ribu per botol.

Meski satu kecamatan induk, yaitu Kayan Hilir, harga kebutuhan di Long Sule dan Pipa lebih mahal dibandingkan dengan di Data Dian. Sebab posisi Long Sule yang belum tersentuh akses jalan dari arah mana pun. 

Berbeda dengan Data Dian yang sudah terhubungkan dengan Long Nawang, meskipun saat ini jalan penghubung 2 kecamatan tersebut lumpuh karena longsor. Dan, baru akan diperbaiki pada 2018 mendatang.

Harga sejumlah bahan pokok yang biasa digunakan warga sehari-hari cenderung mahal diakibatkan karena biaya pengangkutan yang juga mahal. Pengangkutan ke Data Dian apalagi ke Long Sule harus dilakukan menggunakan pesawat dengan tarif Rp23 ribu, jika pesawat yang digunakan adalah MAF, atau Rp42 ribu jika menggunakan pesawat komersil Susi Air. 

“Makanya di sini lebih mahal dibandingkan di kota sana. Lewat pesawat, darat atau sungai biayanya sangat besar,” ungkap Elia, warga Data Dian melalui pesan singkat. 

Saat ini, setelah jalan putus dan penerbangan MAF terhenti, jalur sungai dari Data Dian ke Long Nawang kembali digunakan. Jika mencarter perahu tarifnya Rp1,5 juta.

Apalagi ke Long Sule yang hanya bisa disentuh dengan waktu cepat dan lebih mudah hanya dengan pesawat. Di desa ini harga gula pasir misalnya mencapai Rp30 ribu perkilogram. Kemudian beras Rp30 ribu perkilogram. 

“Rata-rata mahal. Dua sampai tiga kali lipat harga di kota (Malinau),” terang Agus Purwanto, Sekretaris Desa Long Sule kepada Koran Kaltara, Senin (4/12) kemarin, melalui pesan singkat.

Saat ini, imbuhnya, harga masih terkendali karena pemerintah desa ikut mengontrol. “Harga barang tidak ada kenaikan, karena desa mengontrol harga-harga barang,” imbuhnya. 

Melambungnya harga mungkin masih bisa diterima warga sebagai konsekuensi dari keadaan. Yang lebih menakutkan adalah krisis barang kebutuhan pokok pasca sarana pengangkut berkurang. (wh)