Blanko Habis, 10 Ribu e-KTP Tak Bisa Dicetak


korankaltim
korankaltim
2016-10-17 20:48:44
Persediaan  Blanko di Pusat juga Kosong



PENAJAM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Penajam Paser Utara (PPU), tidak bisa mencetak sekitar 10 ribu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) milik warga yang telah melakukan perekaman. Pasalnya, blanko e-KTP telah habis tercetak semua.

“Pelayanan e-KTP saat ini sedang terkendala masalah, khususnya proses pencetakan e-KTP dikarenakan kami mengalami kekosongan blanko. Namun, untuk pelayanan perekaman masih terus kita lakukan,” kata Kepala Disdukcapil PPU, Suyanto, kepada Koran Kaltim, kemarin.

Dibeberkannya, saat ini blanko yang tersedia hanya tinggal 90 keping saja, oleh karena itu, pihaknya Senin lalu telah menyurati Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk mengusulkan penambahan blanko di PPU. Namun, berdasarkan informasi dari yang didapat blanko di pusat juga sedang kosong. “Saya sudah menitip surat kepada pegawai saya yang kebetulan ke Jakarta untuk mendapatkan blanko tambahan, tapi informasinya blanko di pusat juga masih kosong, kami berharap November depan blanko sudah tersedia,” tukas Suyanto.

Dibeberkannya, hingga kini daftar tunggu yang telah terdata mencapai 10 ribu orang dan telah melakukan perekaman, namun belum bisa mendapatkan e-KTP, baik yang membuat baru maupun penggantian data, akibat tidak tersedianya blanko tadi.

Sementara itu, tambahnya, jumlah e-KTP yang tercetak telah mencapai sekitar 100 ribu dengan target 120 ribu wajib e-KTP. Kini sekitar 10 ribu warga yang telah melakukan perekaman masuk daftar tunggu proses ke pencetakan e-KTP.

Dirinya optimis, semua bisa terselesaikan meskipun saat ini masih terdapat 10 ribu warga belum mendapatkan e-KTP. Sebab batas perekaman digelar hingga pertengahan tahun 2017 mendatang. “Saya rasa pasti sudah selesai, karena tinggal sekitar 10 ribu saja yang belum terselesaikan. Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP agar segera melakukan perekaman, sebab ini merupakan pendataan administrasi kependudukan. Jangan sampai nantinya menimbulkan masalah ketika dalam kegiatan pemerintahan seperti pemilu atau lainnya dibutuhkan e-KTP tersebut,”pungkas Suyanto. (nav)

baca LAINNYA