BALIKPAPAN- Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan (DPPP) Balikpapan Yosmianto menyayangkan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim tidak masuk dalam roadmap tol laut yang digagas Presiden Jokowi. Padahal Kaltim termasuk Balikpapan, sebagian besar kebutuhan pokoknya didatangkan dari luar kalimantan, seperti Sulawesi dan Pulau Jawa.

“Beras 99 persen ambil dari Jawa dan Sulawesi. Sayangnya apa yang digagas pemerintah (tol laut) tidak lewat Balikpapan. Di Kaltim lain rasanya tidak masuk juga. Melalui kemenko Kemaritiman mungkin bisa menyampaikan bahwa Balikpapan sangat bergantung dari daerah lain,” tandasnya dalam Forum Sosialisasi bidang Kemaritiman dengan tema pembangunan infrastruktur kemaritiman untuk kesejahteraan bangsa, belum lama ini.

“Begitu hal dengan sayurnya, gula, ya semua stok bahan pokok semuanya dari luar. Kecuali ikan satu-satunya di Kaltim dan Balikpapan yang sudah swasembada hanya perikanan. Sektor lain belum,” sambungnya.

Potensi perikanan di Balikpapan cukup besar, namun seiring dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal larangan alat tangkap dogol itu tidak diikuti oleh solusi. 

“Harusnya alat tangkap lain yang jadi solusi disiapkan. Kita sudah surati  tapi belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. Akhirnya nelayan kita kucing-kucing sepanjang angkatan lautnya lagi baik ya lepas kalau tidak paling didamaikan tidak langsung ditindak,” tuturnya.

Untuk infrastruktur yang mendukung kegiatan nelayan, pemkot memiliki tiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yakni TPI Manggar,  Klandasan dan Baru Tengah. Meski begitu ada pula kendala dihadapi di sejumlah TPI, seperti pabrik dan coolstrorage sudah terbangun namun terkendala pada perda retribusi Jasa Umum. 

“Selama ini digratiskan saja es batu tapi lama-kelamaan listriknya jebol, akhirnya  kita stop sementara sambil menunggu Perda Retribusi Jasa Umum dikeluarkan,” ungkapnya.

Menyinggung jumlah kapal nelayan saat ini berjumlah 1.231, namun sayangnya nelayan Balikpapan belum dapat memafaatkan asuransi karena terkendala pada badan hukum. Jumlah rumah tangga nelayan 1.100 KK dan jumlah nelayan lebih dari 4.000 orang.

“Dari target 3.000 baru 120 yang sudah selesai, padahal itu gratis dari pusat, dan terkendala dengan tidak adanya surat kapal, alat tangkap berbeda yang akhirnya menyulitkan. Padahal formulir sudah kita edarkan melalui penyuluh lapangan. Dan manfaat asuransi nelayan cukup besar,” tuturnya.

Deputi IV Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Safri Burhanuddin menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap lima agenda membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia dinilai penting. Saat ini, lima agenda disusun sejak akhir tahun 2015 itu telah berjalan. Namun, hal paling sulit dalam agenda tersebut adalah mensinergikan antar berbagai kementerian dan lembaga yang terkait. “Makanya ini langsung dipimpin oleh pak Presiden,” tandasnya.

Lima pilar usaha pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah membangun budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, menerapkan diplomasi maritim dan membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (din)