JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan KPK tidak alergi diawasi. KPK tetap mengikuti aturan terkait pengawasan salah satunya soal audit anggaran.

“KPK tidak alergi untuk diawasi, tapi ada mekanisme lain. Misal satu tadi sudah disebut mengenai anggaran. Kami diaudit setiap tahun oleh BPK,” ujar Syarif kepada wartawan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Sementara pengawasan terkait penanganan kasus memiliki mekanisme sendiri. Misalnya lewat praperadilan, banding, hingga kasasi.Pengawasan juga bisa dilakukan DPR melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Lewat mekanisme ini, DPR memiliki kewenangan bertanya hingga kasus yang spesifik, termasuk salah satunya kasus pemberi keterangan palsu di persidangan, Miryam S Haryani.

“Dalam RDP dilakukan akhirnya menghasilkan angket ini adalah mereka meminta rekaman. Kami tidak boleh. Baik menurut perundang-undangan kami tidak boleh memberikan rekaman itu selain di persidangan oleh karena kami menolak,” ujar Syarif. “Tapi pengawasan terhadap KPK itu jelas ada. Dan RDP itu bisa. Bahkan kami bisa  dipanggil untuk RDP bahkan untuk hal lain,” imbuhnya.

Namun soal pansus angket KPK di DPR, Syarif menyebut pendapat ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara menyebut pembentukan tidak sesuai aturan. Materi angket mengutip pendapat ahli harus memenuhi unsur strategis, memiliki kepentingan masyarakat luas, dan harus spesifik. Hingga kini KPK belum menentukan sikap resmi mengenai pansus angket. (dtc)