Home >> Balikpapan >> Buka Lahan, Pengembang Dikenakan Pajak

Buka Lahan, Pengembang Dikenakan Pajak

BALIKPAPAN- Pemerintah kota akan mengenakan pajak galian C atau pembukaan lahan (cut and field) bagi masyarakat atau pengembangan yang melakukan pembukaan lahan.
Pembukaan lahan ini dituding menjadi penyebab utama terjadinya banjir yang juga berdampak pada sekitar hilir karena bagian hulu yang semakin terbuka.
Pengenaan pajak mineral bukan logam ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota juga dimaksudkan untuk mengurangi galian C karena selama ini pembukaan lahan tidak dikenakan pajak.
Kepala BLH Kota Suryanto mengatakan pemkot akan segera melakukan revisi Perwali mengenai pembukaan lahan. “Selama inikan pembukaan lahan tidak dikenakan pajak, hanya mereka yang memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang membuka lahan akan kita kenakan pajak,” terangnya, Senin (28/11).
Revisi ini sudah disetujui oleh Walikota Rizal Effendi. Diperkirakan pada tahun 2017 kebijakan ini akan mulai diterapkan.
Upaya pengenaan pajak ini diharapkan bisa mengurangi tindakan masyarakat membuka lahan seenaknya tanpa memperhitungkan dampak negatif seperti banjir saat hujan turun. “Sehingga kalau pengembang ingin kurangi pajak ya kurangi juga kegiatan cut and field-nya. Kalau dikenakan pajak pengupasan lahan berkurang artinya ini akan mengurangi dampak banjir akibat dibukanya lahan karena lingkungan yang dibuka lebih kecil,” ujarnya.
Selama ini, pemkot hanya mendapatkan pajak dari pembukaan lahan yang dilakukan pengembang atau masyarakat dari yang menjual lahan bukaan itu dan dipindahkan ke tempat lainya dengan nilai Rp500 juta per tahun. “Kalau sekarang buka lahan saja kena pajak kita perkirakan pajak ini akan meningkat Rp1 sampai Rp1,5 miliar per tahun,” ungkapnya.
“Saya yakin ini bisa naik dua –tiga kali lipat karena sekarang ini hanya Rp500 juta. Dampaknya sekarang ini kita rasakan bukan hanya di sekitar pembukaan tapi juga lingkungan sekitar di bawahnya,” sambungnya.
Mengenai teknis penghitungan akan dilakukan Dinas PU dan Tata Kota yakni berapa luasan pembukaan lahan yang dilakukan pengembang utnuk membayar pajak. “Kalau sekarang baru buka nggak kena pajak mereka,” tukasnya. (din)