Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Bupati dan Wakil Rakyat Terancam Tidak Gajian
Salehuddin
Salehuddin

Bupati dan Wakil Rakyat Terancam Tidak Gajian

Pengesahan APBD 2017 Diprediksi Molor

TENGGARONG – Pengesahan APBD Kutai Kartanegara 2017 terancam tidak akan disahkan pada 30 November 2016 sesuai Permendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD murni.
Dengan molor pengesahan APBD Kukar 2017 ini, maka Bupati dan DPRD terancam tidak digaji selama enam bulan sesuai Permendagri tersebut. Alasannya, hingga pekan keempat di November ini belum juga ada pembahasan APBD Kukar antara DPRD dan Pemkab Kukar, terutama KUA PPAS APBD 2017.
“Kita akan lakukan pembahasan di minggu-minggu ini, tapi saya pikir hampir semua daerah di Indonesia de-mikian,” kata Ketua DPRD Ku-kar, Salehuddin saat dihubungi Koran Kaltim, Selasa (22/11).
Ia mengungkapkan, dengan masih sibuknya masing-masing SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja), maka DPRD melihat jika tidak memungkinkan dilakukan pengesahan pada 30 November mendatang.
“Tahapan perlu dilaksana-kan, misalnya pembahasan KUA PPAS dan pengesahan proses penyusunan nota. Kemungkinan besar ini tidak bisa sahkan pas di posisi 30 November meng-ingat waktu, saya melihat demikian,” ungkap Politikus Golkar ini.
Ia pung mengaku jika semua mekanisme untuk membahas APBD Kukar berada di pihak eksekutif, yakni Pemkab Kukar. Padahal DPRD siap melakukan pembahasan APBD Kukar 2017 mendatang.
Namun, kata Salehuddin, DPRD sangat paham dengan kondisi yang dialami Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar. Sebab, selain problem perubahan komposisi organisasi Perangkat Daerah OPD (OPD) Kukar, juga karena kondisi keuangan yang diprediksi menurun.
“Terkait gaji tidak dibayar (Sanksi karena melanggar PP 31/2016, kita khawatir sebenarnya tapi kondisinya begini, kita memahami apa yang dihadapi TAPD, karena pengisian OPD juga jadi problem, kemudian kondisi keuangan yang masih menunggu tahap realisasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, ungkap dia, sampai saat ini juga masih menunggu asumsi detail penerimaan 2016 sesuai Perpres 66/2016 tentang daftar isian APBN 2017. Sebab meski APBN sudah disahkan namun detail rincian penerimaan belum ada. “Nah, itu kita juga menunggu,” terangnya. (ami)