Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> “Kami Butuh Biaya Melahirkan”
TUNTUT GAJI: Salah seorang karyawan Perusda TP membawa anaknya yang masih balita saat demonstras di kantor Bupati Kukar.

“Kami Butuh Biaya Melahirkan”

Cairkan Modal Perusda TP, Pemkab Tunggu Kajian Inspektorat

TENGGARONG – Karyawan Perusda Tunggang Parangan (TP) kembali melakukan demonstrasi di kantor Bupati Kutai Kartanegara, Senin (10/10). Sama sepertinya demo sebelumnya, mereka menyuarakan tuntutan pembayaran gaji yang ditunggak selama tiga tahun.
Salah seorang demonstran yang tengah hamil berteriak meminta agar gaji mereka segera dibayarkan. Sambil membawa anaknya yang berusia sekitar satu tahun dan poster bertuliskan “Kami Butuh Biaya Melahirkan”, ibu itu nampak semangat menyuarakan tuntutannya.
“Saya butuh kepastian biaya melahirkan anak saya,” katanya.
Koordinator Aksi, Saiduni Nyuk mengatakan demonstrasi kemarin merupakan yang kelima kalinya dilakukan karyawan Perusda TP. “Kami di sini kembali menuntut apa yang menjadi hak kami,” kata Saiduni.
Menurutnya, satu-satunya cara agar gaji karyawan yang tertunggak tiga tahun dibayarkan yakni dengan mencairkan dana penyertaan modal. “Hampir 50 karyawan tidak dibayar gajinya oleh manajemen Perusda TP karena tidak cairnya sisa dana penyertaan modal yang sebelumnya telah disepakati Pemkab dan DPRD Kukar sebesar Rp6,1 miliar,” terangnya.
Menurutnya, Pemkab Kukar sebaiknya tidak mencari siapa yang salah dalam masalah ini. “Kami hanya ingin penyertaan modal itu dicairkan atau kami akan melapor ke Komnas HAM karena kami telah ditelantarkan selama tiga tahun,” tegasnya.
Sekitar satu jam berorasi, Plt Asisten II Setkab Kukar Suriansyah akhirnya menemui perwakilan demonstran.
Di hadapan perwakilan karyawan Perusda TP, Suriansyah menjelaskan bahwa Pemkab Kukar tengah berupaya mencari solusi agar sisa penyertaan modal sebsar Rp6,1 miliar itu dicairkan. Belum adanya data akurat serta hasil kajian dari Inspektorat membuat pemkab belum mencairkan dana tersebut.
“Kita (Pemkab, Red.) didatangi pihak Kejaksaan Kukar. Kejaksaan menyatakan akan menangkap pihak-pihak yang mencairkan dana itu dalam waktu dua jam setelah dicairkan. Inilah yang menjadi kendala kami,” ungkap Suriansyah.
Namun, kata Suriansyah, peluang pencairan dana tersebut masih terbuka. “Pemkab masih menunggu hasil pendataan dari Inspektorat, kalau sudah ada, tidak menutup kemungkinan dana itu akan dicairkan,” pungkasnya. (ind)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*