Breaking News
Home >> Headline >> Chairil Tolak Jadi Sekkab Kukar

Chairil Tolak Jadi Sekkab Kukar

Karena Menyalahi Aturan, Edi Damansyah No Comment

TENGGARONG – Asisten I Setkab Kukar Chairil Anwar menolak jika dirinya harus dilantik menggantikan posisi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Marli yang dilantik bulan September lalu oleh Bupati Rita Widyasari. Bahkan, Chairil menegaskan terkait proses seleksi sekkab sudah final dan tak ada lagi pelantikan susulan.
Padahal, mantan Penjabat bupati Kukar itu dipilih dan diusulkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk dilantik ulang. Sebab, Awang menilai, pelantikan Marli tidak sah dan disebut mengganggu sistem pemerintahan di daerah.
“Saya tidak bisa dilantik jadi Sekkab Kukar. Meskipun itu keinginan gubernur, tapi sudah menyalahi UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” tegas Chairil kepada Koran Kaltim, Rabu (19/10).
Dia menjabarkan, dalam UU ASN tertera pada pasal 115 ayat 5 yang menjelaskan sebelum jabatan pratama sekkab ditetapkan dan dilantik bupati, harus dikoordinasikan ke gubernur. Dalam UU Pemda pasal 235 ayat 1 menyebut yang mengangkat dan melantik sekkab hasil seleksi adalah bupati.
“Sudah sangat jelas dan tegas, sekkab itu hasil seleksi yang ditetapkan dan dilantik bupati. Kita harus ikuti prosedur berlaku,“ ungkapnya, kemarin.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah tak berani berkomentar, dia menyebut hal itu kewenangan atasannya, yakni bupati Kukar. “Saya No Comment. Itu kewenangan bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah, silakan wartawan tanya langsung ke bupati,“ kata Edi saat ditemui di kediamannya.
Dikonfirmasi terpisah, mantan ketua tim seleksi (timsel) calon sekkab Kukar, Prof Iskandar juga guru besar Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong mengatakan, hasil seleksi yang sudah ditetapkan dan dihasilkan timsel tak ada persoalan. Karena, tiga nama telah diusulkan ke bupati, dan menetapkan Marli sebagai sekkab definitif.
“Kewenangan gubernur Kaltim hanya sebatas koordinasi saja. Tidak berhak menentukan nama, sesuai penjelasan dalam UU Pemda,“ tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ngotot hendak mengganti Sekkab Kukar Marli dan Irawansyah selaku Sekkab Kutim yang dilantik oleh Bupati Ismunandar, termasuk hendak dipaksakan Awang Faroek untuk diganti dengan Edward Azran.
Bahkan, Awang Faroek minta dua bupati tersebut membatalkan surat keputusan pelantikan sekkab masing-masing. “Dua-duanya tidak sah dan akan mengganggu sistem pemerintahan di daerahnya masing-masing. Karena Sekda (Sekkab) itu kan ketua tim anggaran. Kalau tidak Sekda definitif, maka pembahasan anggarannya tidak sah. Saya minta Bupati Kukar dan Bupati Kutim taat UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Saya tunggu pelantikannya,” tegas Awang dengan suara tinggi.
Awang juga ungkapkan pemilihan sekkab sudah diatur UU. Pemilihannya dengan seleksi yang harus dipegang teguh. Hasil seleksi itu sambungnya, untuk Kukar yang mempunyai kelayakan jadi sekkab adalah Chairil Anwar, sementara untuk Kutim yang terbaik adalah Edward Azran dan Paser adalah Aji Sayid Fathurrahman. “Rekomendasi gubernur itu untuk apa? Untuk dipakai dan dijalankan, bukan untuk dilanggar,” ucapnya singkat.
Disinggung pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry agar Gubernur Awang Faroek tidak melakukan kebijakan melampaui kewenangannya, Awang justru menyalahkan wakil rakyat tersebut. Sarkowi disebutnya tidak paham Undang-Undang. “Melampaui kewenangan apa? Suruh dia baca Undang-Undang,” kata Awang dengan nada tinggi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry meminta Gubernur Awang Faroek Ishak agar tidak benar-benar melaksanakan rencananya membatalkan pelantikan Marli sebagai Sekkab Kukar dan Irawansyah sebagai Sekkab Kutim. Jika hal itu dilakukan, menurut Sarkowi, sama saja gubernur melakukan tindakan melampaui kewenangan dalam proses pegangkatan jabatan sekretaris daerah seperti diatur dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Itu kontraproduktif dan melampaui kewenangan Gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah. Dalam UU ASN jelas diatur pada pasal 115 ayat 5 bahwa penetapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten dan kota oleh bupati dan walikota dengan dikordinasikan dengan gubernur. Dalam hal ini gubernur awasi prosesnya, bukan kemudian menyebut nama siapa yang lolos jadi sekretaris kabupaten,” ungkap Sarkowi.
Dikatakan Sarkowi, kewenangan untuk menetapkan seorang sekkab adalah bupati dan walikota yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika prosesnya ada yang dianggap tak sesuai, gubernur bisa memberikan catatan, tapi bukan kemudian menunjuk dan menyebut nama siapa yang akan dijadikan sekretaris daerah di kabupaten dan kota. “Ada mekanisme yang bisa ditempuh gubernur, termasuk laporkan ke Komisi ASN. Begitu prosedurnya,” ungkap Sarkowi heran. (ran415)