Published On: Sel, Sep 24th, 2013

Curang atau Tak Siap Kalah?

Menggugat Pemilih Kaltara Bisa Salah Alamat

JAKARTA- Gugatan Imdaad -Ipong dan Farid-Sofyan ke Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan dugaan kecurangan di pemilihan Gubernur Kaltim 9 September lalu. Namun bila ditelusuri, sengketa pilkada banyak disebabkan sikap tidak terima dari para kandidat yang kalah. Faktor lain adalah krisis kepercayaan terhadap KPU selaku penyelenggara.

Sejak tahun 2010 hingga 2013, MK menerima 599 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) dari seluruh wilayah di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut hanya 60 gugatan yang dikabulkan majelis hakim, dan mayoritas atau sebanyak 366 gugatan ditolak.

“Banyak permohonan masuk meski tidak cukup bukti terjadi kecurangan. Mereka berharap MK sebagai pintu terakhir meraih kemenangan, itu salah,” kata sumber koran ini di internal MK.

Sumber ini menambahkan, wewenang MK hanyalah pada perhitungan suara, sedangkan tidak pidana yang terjadi dalam pemilihan menjadi wewenang Bawaslu. “Bila mereka percaya KPU dan menerima hasil perhitungan suara, tak akan ada sengketa,” ujarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Kaltim, Farid – Sofyan mendapat 20,85 persen suara, kalah dari Imdaad-Ipong yang meraih 36,4 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Awang Faroek – Mukmin mendulang suara terbanyak  dengan 43,02 persen.

Namun kemenangan Awang Faroek-Mukmin digugat 2 pasang kandidat. Gugatan masuk ke MK hampir bersamaan. Dari jalur perseorangan Imdaad-Ipong mendaftarkan perkaranya Jumat (20/9) dengan nomor tanda terima 997/PAN.MK/IX/2013, sementara berkas perkara Farid-Sofyan terdaftar Senin (23/9) dengan nomor 998/PAN.MK/IX/2013.

Baik Imdaad dan Farid berharap MK mendiskualifikasi hasil pemilihan gubernur Kaltim yang dinilainya curang. Misalnya, pengerahan PNS untuk mendukung salah satu kandidat, penggelembungan suara, dan permainan uang oleh salah satu pasangan calon. Soal lainnya adalah keikutsertaan pemilih Kaltara, provinsi pemekaran yang mayoritas memilih pasangan Awang Faroek-Mukmin.

Menyoal keikutsertaan Kaltara dalam materi gugatan, menurut sumber Koran Kaltim yang pernah mengikuti perkara di MK, besar kemungkinan tak diterima. Sebab mengacu Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 15 tahun 2008 dinyatakan, objek perselisihan pilkada adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

MK, kata dia, pernah menolak permohonan sengketa pilkada Kabupaten Bondowoso karena permohonan salah objek (error in objecto), sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK nomor 15 tahun 2008.

“Perlu diingat keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara karena ini perkara PHPUD, aturan lainnya bisa digugat terpisah,” ujarnya.(geb)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web