Home >> Balikpapan >> Data Satu Peta SITAS Terus Dilengkapi

Data Satu Peta SITAS Terus Dilengkapi

BALIKPAPAN- Sejak pemkot me-launching SITAS (Sistim Informasi Data Spasial kota Balikpapan) yakni kebijakan satu peta kota Balikpapan yang telah di SK-kan oleh Walikota pada 31 Oktober lalu, kini telah berisi berbagai data-data lengkap mengenai kota Balikpapan.
Sitas merupakan sistem informasi yang berisi kumpulan data spasial tematik kota Balikpapan yang terintegrasi pada suatu peta dasar dalam Sistem Informasi Geografi (SIG).
Kepala Bappeda Sri Surtiningsih menjelaskan Sitas diharapkan makin memantapkan data-data spasial tentang Balikpapan yang lebih terintegrasi, valid, terukur dan mudah diakses masyarakat baik untuk penelitian, pengembangan maupun investasi. “Data itu bukan hanya untuk fisik tapi juga sosial, ekonomi, budaya. Ini bagian dari pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) untuk mendukung kebijakan satu peta,” tutur Nining, panggilan akrabnya.
Sitas merupakan pengembangan dari Simtaru kota yang berisi informasi tidak hanya RTRW yang eksisting tapi juga updating. Nining mengakui Sitas ini merupakan program pembaruan dari Kabid Fisik Bappeda, Arfiansyah yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan belum lama ini.
“Ini memang pengembangan Simtaru, artinya mereka ingin membantu, ini memang pengembangan Simtaru, artinya mereka ingin membantu, berkontribusi pada program itu sekaligus bisa memanfaatkan data-data untuk bisnis ekonomi dan data lainya,” ujarnya.
Tentu dengan data satu peta yang saling terintegrasi akan menguntungkan siapapun termasuk pelaku usaha yang akan menanamkan investasinya di Balikpapan. “Ini terkait dengan geospasial (ruang). Kalau kita belum berpikir ke PAD tapi bagaimana data itu bisa terintegrasi. Itu dulu kalau sekarang data-data itu masih parsial. Dengan kebijakan satu peta itu, kan bumi itu satu. Jadi jangan sampai ada kegiatan investasi teranyata tanah overlap, segala macam,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Fisik Bappeda Arfiansyah menambahkan Sitas merupakan wujud implementasi kebijakan satu peta di daerah terhadap UU 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial dan Peraturan Presiden 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta serta surat edaran Menko Perkonomian nomor 274 tanggal 8 September 2016.
“ Itu diamanatkan peta itu harus integrasi dalam rangka mengakuratkan data, berkesinambungan dan memudahkan masyarakat mendapat akses itu dan itu mendukung juga UU Keterbukaan Informasi publik,” ujarnya.
Menurutnya, daerah harus memiliki data dan informasi dalam satu peta hingga tidak ada lagi data overlap. Sitas ini sudah memilik 15 menu seperti data mengenai taman, TPU, hutan kota. Saat ini baru ada 20 konten.”Data itu ada yang sifatnya rencana ada juga yang sudah eksisting,” katanya. (din)