Breaking News
Home >> PPU - Paser >> DAU PPU Diutang Pusat

DAU PPU Diutang Pusat

Gaji Pegawai Tak Terdampak, Dana Kas Daerah Cukup

PENAJAM – Pemerintah pusat menyatakan meminjan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) milik seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2016.
Demikian diungkapkan, Wabup PPU, H Mustaqim MZ, kepada Koran Kaltim, Selasa (4/10).
“Jujur saja, saat ini pemerintah pusat meminjam dana daerah yang masuk dalam DAU, karena pemerintah pusat tidak memiliki uang. Hal itu disampaikan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat berlangsung pertemuan dengan sejumlah perwakilan daerah,”ujar Mustaqim.
Diterangkan, karena dipinjam maka pemerintah pusat melakukan penundaan transfer anggaran DAU ke daerah, termasuk PPU dan Menteri Keuangan berjanji membayarnya pada tahun 2017 depan.
Menurutnya, anggaran DAU itu selama ini digunakan untuk kebutuhan gaji pegawai, namun meskipun tertunda dan baru dibayarkan pada tahun 2017, tidak berdampak pada pembayaran gaji pegawai, sebab dana kas daerah masih cukup hingga akhir tahun 2017 ini. “Tidak usah khawatir untuk anggaran gaji pegawai PPU aman, sebab telah tersedia dalam saldo daerah yang kini masih tersisa sekitar Rp53 miliar. Selain itu, rencanannya minggu depan ada dana transfer pusat yang masuk ke kas daerah yang nilai berkisar Rp200 miliar,”jelas Mustaqim.
Saat ini Pemkab PPU masih berharap masuknya dana dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT Pertamina senilai Rp150 miliar atas pembelian lahan seluas seribu hektere lebih untuk pembangunan proyek Centralized Crude Terminal (CCT). Tetapi hingga kini masih berkasnya masih tuntas di tingkat BPN Wilayah Provinsi Kaltim.
Terkait rencana dana pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero, lanjutnya, terus diupayakan Pemkab PPU dan dijadwalkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) akan melakukan pertemuan dengan PT SMI di Kukar. “Jika disetujui oleh PT SMI, maka Pemkab mengajukan pinjaman anggaran sebesar Rp400 miliar, guna menutupi kekuarngan bayar pembiayaan. Untuk pelunasan harapannya menggunakan pola jangka panjang, katakanlah nyicil sekitar 10 tahun. Kalau tidak seperti itu, Pemkab sulit untuk mendapatkan anggaran,”ujarnya.
Terpisah, Bupati PPU, H Yusran Aspar, menyatakan, sangat berharap agar PT Pertamian dan BPN wilayah Kaltim bisa segera menuntaskan persoalaan administrasi yang dinilai kurang lengkap, agar pelaksanaan CCT dan pembayaran BPHTB bisa segara dilaksanakan guna membantu keuangan daerah. “Kalau tidak salah ada terkait BPHTB. PT Pertamina kini tinggal melengkapi sejumlahkan syarat yakni tinggal melakukan legalisir sejumlah dokumen, jadi sebenarnya ini persoalan – persoalan sepele tapi kok jadi sulit setelah sampai di BPN Wilayah. mudah – mudahan bisa cepat selesai,”harap Yusran. (nav)