Defisit, Pemkab PPU Utang ke PT SMI

0
13
PINJAMAN : Perwakilan PT SMI saat memberikan penjelasan kepada Wabup PPU, H Mustaqim MZ terkait syarat dan pengelolaan pinjaman daerah ke perusahaan pelat merah milik negara tersebut.

PENAJAM – Untuk memberikan penjelasan terkait administrasi dan pengelolaan pinjaman daerah, Rabu (11/10), jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan mitranya yang merupakan perwakilan Bank Dunia (World Bank) dalam program regional insfrastrukture Development Fund (RIDF) mendatangi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dan diterima Wabup, H Mustaqim MZ.
Usai pertemuan Mustaqim, mengatakan, PT SMI adalah sebuah perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Kementerian Keuangan langsung untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah melalui pinjaman dengan sistem bunga yang sangat rendah.
Dituturkannya, sejak digulirkannya dana pinjaman dari perusahaan negara ini beberapa waktu lalu, terbukti sejumlah daerah di Kaltim telah mengajukan pinjaman kepada perusahaan ini. Termasuk Kabupaten PPU yang saat ini sedang berencana melakukan melakukan hal serupa.
Mustaqim menjelaskan, APBD 2016 PPU saat ini mengalami defisit hingga sekitar Rp300 miliar, hal ini seiring menurunnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat. Kondisi itu berdampak terhadap berbagai pelaksanaan pembangunan hingga kini membutuhkan dana pembangunan untuk penyelesaiannya. “Peminjaman dana itu merupakan salah satu alternatif yang perlu diambil pemerintah daerah untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan,” terangnya.
Kepala Dinas PU, Alimuddin, menambahkan perwakilan PT MSI beberapa waktu lalu juga telah meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten PPU untuk memastikan proyek mana saja yang layak mendapat pembiayaan. Selain itu, PT SMI juga meminta penjelasan atau gambaran proyek pembangunan infrastruktur yang akan maupun sudah dikerjakan tersebut di wilayah PPU. “Tahun ini Pemkab PPU mengalami defisit sehingga berencana mengajukan pinjaman dana untuk membiayai pembangunan tersebut,” jelas Alimuddin.
Untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan itu, jelasnya, Pemkab PPU harus menyiapkan beberapa persyaratan, di antaranya studi kelayakan, kajian sosial ekonomi, serta kajian fisik proyek.
Terpisah Plt Kabag Pembangunan Setkab PPU, Niko Herlambang, menuturkan pemerintah daerah akan mengajukan pinjaman dana sekitar Rp500 juta kepada pihak swasta, karena anggaran daerah pada tahun ini mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk membiayai sejumlah proyek.
Proyek pembangunan infrastruktur yang diajukan melalui pendanaan pinjaman tersebut, di antaranya akses jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB), bendungan dan WTP (water treatment plant) Lawe-Lawe, serta jalan Jumaiyah di Kelurahan Nipah-Nipah,”tukas Niko. (nav)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here