Breaking News
Home >> PPU - Paser >> Dewan Pengupahan Sepakati UMK Rp2.566.392

Dewan Pengupahan Sepakati UMK Rp2.566.392

Naik Rp126.392 Dibandingkan UMK 2016

PENAJAM – Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam rapat penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU tahun 2017, siang kemarin, telah menyepakati besaran nilai UMK tersebut sebesar Rp2,566,392 atau naik senilai Rp126.392 dibandingkan besaran UMK PPU tahun 2016 sejumlah Rp2.440.000.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) PPU, M Ariadi didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, Sorijan Sihombing pada kesempatan itu menawarkan kepada perwakilan pekerja, buruh dan pengusaha untuk UMK PPU tahun 2017 sebesar Rp2.556.392 atau naik sebesar Rp126.392 dari UMK tahun 2016 ini.
Menurutnya, berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di PPU tahun 2016 mencapai sekitar Rp. 2.562.901, sedangkan UMK tahun 2016 ini mencapai Rp2.440.000, sehingga UMK tahun 2017 ditawarkan naik Rp126.392 atau sebesar Rp2.556.392.
“Penetapan standar UMK memang harus disesuaikan dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tersebut, namun perlu dibahas pasal per pasal, agar tidak ada salah penerjemahan dalam tiap pasal di PP ini,”jelasnya.
Pada kesempatan itu Ketua DPC Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (Kahutindo) PPU, Dedi Saidi menyatakan kurang sependapat dengan tawaran tersebut karena penetapan UMK telah diatur dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dimana kenaikan UMK sebesar 8,25 persen. Jika UMK tahun 2016 sebesar Rp2.440.000 maka UMK tahun 2017 harusnya sebesar Rp2.641.300 setelah dinaikkan sebesar 8,25 persen tadi.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Sejatera Indonesia (SBSI) PPU, Darwis Sihombing, mengatakan, pihaknya sangat menyadari atas kondisi yang ada di sejumlah perusahaan saat ini serta kondisi ekonomi di PPU dan nasional kini yang sedang mengalami penurunan.
“Maka dengan pertimbangan tersebut, SBSI menerima dan menyetujui sebagai mana yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinsosnaker, dimana UMK PPU tahun 2017 sebesar Rp2.566.392,”katanya.
Sedangkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU, Salehuddin menuturkan, pihaknya dapat menerima dan menyetujui usulan UMK tahun depan sebesar Rp2.566.392 seperti ditawarkan Dinsosnaker tersebut.
Menurutnya, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada tahun 2015 sebesar 0,55 persen dan pada tahun 2016 triwulan kedua sebesar 0,24 persen. Inflasi pada periode September 2015 hingga September 2016 sebesar 3,69 persen, kondisi tersebut masih di bawah percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Sementara itu, lanjutnya, dari KHL di Kabupaten PPU telah mencapai sebesar Rp2.562.901 jadi apabila UMK 2017 ditetapkan sebesar Rp2.556.392 maka Apindo sepakat menyetujuinya dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
M Ariadi mengatakan, atas pernyataan masing–masing perwakilan anggota DP PPU, maka disepakati nilai UMK PPU tahun 2017 sebesar Rp2.556.396 atau naik sejumlah Rp126.392 dari UMK tahun 2016 ini yang nilai sebesar Rp2.440.000.
“Hasil rapat DP PPU ini segera kami sampaikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan yang nantinya disampaikan kepada bapak Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak dalam bentuk surat rekomendasi untuk disahkan,”pungkasnya. (nav)