Home >> Berau - Kubar >> Dibanding Tahun Lalu, Menyusut Rp800 Miliar
BUPATI Muharram menyampaikan Raperda APBD tahun anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah.
BUPATI Muharram menyampaikan Raperda APBD tahun anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah.

Dibanding Tahun Lalu, Menyusut Rp800 Miliar

Pemkab Setor Raperda APBD 2017 ke DPRD Berau

TANJUNG REDEB – Seperti diperkirakan sebelumnya, APBD Berau tahun anggaran 2017 bakal mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat saat Pemkab Berau, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2017 ke DPRD Berau, Senin (28/11) kemarin, di gedung DPRD.
Dalam penyampaian tersebut, Bupati Berau Muharram mengatakan, APBD tahun anggaran 2017 direncanakan senilai Rp1,8 triliun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp197 miliar. Untuk PAD ini, kata dia, ada 4 komponen penerimaan. Diantaranya pajak daerah senilai Rp41 miliar, retribusi daerah Rp12 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp17 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp125 miliar.
Untuk Dana Perimbangan direncanakan senilai Rp1,3 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp590 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp594 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp151 miliar. Terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp280 miliar yang terbagi atas dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp143 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp53 miliar serta dana desa dan desa adat Rp84 miliar.
Sementara untuk belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang direncanakan senilai Rp920 miliar. Belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai Rp576 miliar, hibah Rp16 miliar, belanja bantuan sosial Rp6 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten dan pemerintahan desa Rp5 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik Rp313 miliar serta belanja tidak terduga Rp2,5 miliar.
Sedangkan untuk belanja langsung direncanakan senilai Rp885 miliar, yang terdiri dari belanja pegawai Rp78 miliar, belanja barang dan jasa Rp387 miliar dan belanja modal senilai Rp419 miliar. Sementara dalam pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2017 direncakan tidak ada, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan senilai Rp7,5 miliar. “Komponen pembiayaan tidak dialokasikan sektor penerimaan pembiayaan, mengingat pemerintah masih pesimis terhadap besaran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016,” ujar Muharram.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sekitar Rp800 miliar dari APBD yang telah disahkan senilai Rp2,6 triliun, dengan belanja tidak langsung senilai Rp940 miliar dan belanja langsung senilai Rp1,7 triliun. Sedangkan untuk pendapatan senilai Rp2,2 triliun yang terdiri dari PAD Rp228 miliar, dana perimbangan Rp1,5 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp500 miliar. (sam)