Breaking News
Home >> Samarinda >> Disdik: Yang Resmi Saja Dilarang
MELARANG KERAS: Keluarnya instruksi walikota membuat Asli Nuryadin kian yakin kalau pungli tak akan terjadi di instansi juga sekolah-sekolah di seluruh Samarinda.
MELARANG KERAS: Keluarnya instruksi walikota membuat Asli Nuryadin kian yakin kalau pungli tak akan terjadi di instansi juga sekolah-sekolah di seluruh Samarinda.

Disdik: Yang Resmi Saja Dilarang

KELUARNYA instruksi Walikota Samarinda terkait pemberantasan pungutan liar membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda merespons positif. Menurut Kadisdikbud Asli Nuryadin, instansinya sama sekali tidak pernah berpikir untuk melakukan pungli, bahkan menurutnya tidak hanya pungli, pungutan resmi juga tidak boleh terjadi di sekolah-sekolah.
“Jangankan pungli, pungutan resmi saja kami larang karena jelas ini dari pusat hingga daerah tidak boleh terjadi. Yang disebut pungutan resmi adalah pungutan seperti sumbangan sukarela dari orangtua murid yang nominalnya sudah ditentukan oleh pihak sekolah, ini jelas melanggar aturan yang berlaku,” ucap Asli kepada media ini kemarin.
Asli tidak menampik kalau ada beberapa sekolah di Samarinda yang masih memerlukan bantuan sehingga memerlukan pungutan resmi, entah itu akrena kondisi sekolah yang rusak atau hal lain, namun karena aturan itu harus di jalankan maka tetap tidak boleh ada pungli.
“Mengenai Dana Bosnas, Bosda dan sebagainya itu, sekolah harus melibatkan komite sekolah dalam hal perencanaan penggunaan. Dari namanya saja jelas itu dana operasional sekolah, jadi penggunaannya juga harus sama. Bisa saja kalau pihak sekolah mengundang komite sekolah dalam hal ini dan tentunya memikirkan mengenai sukarela untuk membantu sekolah namun jelas tidak boleh ada unsur paksaan dan hanya seikhlasnya saja dalam memberikan,” ungkapnya
“Kalau dana sukarela namun nominalnya tidak ditentukan dan dengan catatan tidak ada sanksi bagi anak yang sekolah disana ketika orangtuanya tidak menyumbang ke sekolah bagi saya itu masih dibenarkan. Tetapi ketika ada angka yang ditentukan maka itu sudah tidak benar dan jelas dilarang. Kalau memang ada orangtua murid yang mendapati hal semacam itu dan ada buktinya silahkan lapor ke kami di Diknas,” tegas Asli. (man)