DPR Tunggu Draf RUU Pemilu dari Pemerintah


korankaltim
korankaltim
2016-10-10 05:30:27
Ada Dua Persoalan Perlu Diperhatikan di RUU Pemilu



JAKARTA- Komisi II DPR me-nunggu draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum dari pemerin-tah. DPR berharap draf diberikan bulan ini.

“Sejak Juni sebenarnya dijanjikan pemerintah, harapan kita Oktober ini kita sudah pegang drafnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).

DPR meminta pemerintah cepat merampungkan draf lantaran pembahasan baru bisa dilakukan apabila DPR memegang bahan tersebut. “Syarat dari KPU kan minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu dilak-sanakan, undang-undangnya sudah selesai,” kata Riza.

Riza mengatakan, akan banyak yang diubah dalam Undang-undang Pemilu. Utamanya, terkait jumlah dapil dan jatah kursi anggota dewan.

Perombakan total aturan, kata Riza, menjadi kebutuhan. Sebab, UU Pemilu praktis belum ada perubahan sejak 2004.

“Sementara jumlah penduduk bertambah. Daerah otonom baru belum dapat kesempatan dimasukan. Ini penting, biar parlemennya kuat dan rakyat benar-benar terwakili,” beber dia.

Politikus Gerindra itu tidak tahu persis mengapa draf RUU tak kunjung diberikan. Dia sedikit menyayangkan hal itu karena DPR juga butuh waktu lama menyem-purnakannya.

“Kami perlu sekali membahasnya dengan Dapil kami. Agar kepenti-ngan masyarakatnya terwakili,” ujar dia.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan penataan alokasi kursi daerah pemilihan serta pembentukan peta daerah pemilihan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Hal itu menyusul sejumlah persoalan yang muncul terkait dua hal tersebut.

“Pembahasan hendaknya mem-berikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,” kata penelitis senior Sindikasi Pemilu Demokrasi, Pipit R Kartawidjaja, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (9/10).

Alokasi kursi dan pembentukan peta dapil sedianya perlu diadopsi dalam RUU guna menjadikan kedua hal itu sebagai sesuatu yang penting. Penggunaan basis data kepen-dudukan untuk alokasi kursi dan pembentukan dapil, menurut Pipit, sebaiknya menggunakan data sensus.

Ia menambahkan, untuk menjaga prinsip utama alokasi kursi, yaitu proporsionalitas, adil, dan derajat keterwakilan yang tinggi, maka alokasi itu dapat ditetapkan berdasarkan tingkat partisipasi pada saat pemu-ngutan suara.

“Dengan demikian, perolehan suara dan kursi parpol dihitung secara nasional atau provinsi, untuk kemudian dialokasikan ke daerah pemilihan,” ujarnya. (mtn/kcm)

loading...

baca LAINNYA