Breaking News
Home >> Headline >> DPRD Kaltim Perjuangkan Gedung RSIS

DPRD Kaltim Perjuangkan Gedung RSIS

SAMARINDA – Politisi di DPRD Kaltim nampaknya ngotot perjuangkan hak pakai atas gedung bekas RSU yang digunakan Rumah Sakit Islam Samarinda (RSIS) sejak 30 tahun lalu. Bahkan, upaya itu akan dilakukan dengan memanggil pihak terkait, guna mencari solusi efektif atas masalah mendera RSIS. Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah dipanggil, pihak direksi dan karyawan RSIS telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Kaltim.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltimn Muspandi menjelaskan, hasil pertemuan dengan Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim mengharapkan Pemprov Kaltim memberi toleransi untuk hak pinjam pakai lahan ke RSIS. Pasalnya, hak pakai tersebut telah dicabut, menyusul tak diperpanjangnya izin operasional sejak 15 November lalu.
“Karena ini layanan publik, bukan bisnis, maka kami perjuangkan. Namun, jika lahan pinjam pakai tak dipenuhi gubernur, tidak menutup kemungkinan gunakan hak interpelasi atau bentuk panitia khusus bakal disetujui pimpinan,” kata Muspandi kepada Koran kaltim. Selasa (29/11).
Dia menjelaskan, wakil rakyat di Karang Paci berkepentingan mengawal kepentikan warga yang ingin gunakan layanan publik tersebut. “Ini berbicara soal pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tentunya kami akan selalu mendorong dengan mencari jalan keluar terbaik,” tambah Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim ini.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Mursidi Muslim yang menyebut semua pihak harus bisa menahan diri dan utamakan kepentingan masyarakat. Sebab, RSIS tidak hanya melayani warga Samarinda, melainkan warga dari Anggana, Makroman dan Pulau Atas. Saat RSIS tidak beroperasi, akan munculkan masalah baru
“Masalah lain nasib warga yang berjualan, parkir dan karyawan perlu diperhatikan Pemprov Kaltim. Saya dihubungi karyawan RSIS yang meminta uang makan Rp200 ribu. Saya minta datang ke rumah dan tunjukkan identitasnya. Kasihan nasib mereka kalau begini terus,” terang Mursidi.
Karena itu, Mursidi meminta Pemprov bijaksana, dan Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie bisa melihat perintah lebih dulu sebelum bertindak. “Kami akan panggil kedua pihak dan cari akar masalah dan solusi,” ucapnya
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek Ishak mengaku setuju dengan proses hukum yang di PTUN. Pihaknya hanya turun tangan untuk selamatkan aset negara digunakan RSIS. (man)