Published On: Sen, Jul 1st, 2013

DPRD Kota Segera Respon Edaran Mendagri

BALIKPAPAN  – DPRD Balikpapan pekan ini akam mulai merespon  surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 161/3294/SJ tertanggal 24 Juni 2013, mengenai  pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang kini menjadi calon anggota legislatif (Caleg) melalui partai politik lain.
Ketua DPRD Kota Andi Burhanuddin Solong mulai Senin (1/7)  melayangkan surat  kepada partai politik yang  anggota legislatifnya kini telah pindah ke partai lain.
“Edaran Mendagri itu baru saya terima belum lama ini, memang  isinya jelas tidak ada alternatif, bagi anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai lain harus mundur. Senin (1/7) kita sikapi, saya akan sampaikan, kalau toh parpolnya nggak mau saya yang akan ambil sikap untuk menonaktifkan,” tandas ABS panggilan akrabnya.
Dalam surat edaran itu disebutkan pula agar  Ketua DPRD diminta menyurati partai yang anggota DPR-nya sudah pindah ke partai lain.
Apabila dalam jangka 14 hari tidak direspon oleh partai yang bersangkutan, maka Ketua DPRD langsung menyurati gubernur melalui bupati/walikota untuk dilaksanakan pemberhentian antar waktu, tanpa ada pengganti.
“Saya akan ambil sikap, tapi harus ada mekanisme yang jelas ke parpolnya. Kalau ada penggantinya ya kita lakukan pergantian antar waktu (PAW), tapi kalau toh parpolnya tidak mau mengganti maka saya akan menyurat ke gubernur untuk dinonaktifkan tanpa ada pergantian,” katanya.
Di Balikpapan terdapat empat anggota yang harus mundur karena mencalonkan kembali melalui partai lain. Seperti Hj Fitriati asal Patriot yang maju kembali melalui Golkar, Edy Sunardi dari Patriot pindah ke PDI Perjuangan maju ke dprd provinsi, Hendro Nugroho juga dari Patriot pindah ke Gerindra dan Sabaruddin dari PIS pindah ke Gerindra. Sedangkan tiga nama lainya tetap memperebutkan kursi dprd kota.
Proses pengajuan tersebut, kata  ABS, juga akan disampaikan ke KPUD Balikpapan. Apabila parpol yang bersangkutan menyetujui untuk dilakukan PAW, maka secara otomatis KPUD akan merekomendasikan nama pengganti berdasarkan ranking pemenangan Pemilu.
Terpisah anggota DPRD kota Sabaruddin Panrecalle, dari PIS yang pindah ke Gerindra justru  menilai Mendagri sudah terlalu jauh mengintervensi urusan parpol dengan mengeluarkan surat edaran. Ia justru mempertanyakan keabsahan edaran ini karena  qnggota DPRD dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. SK ini  mengacu pada aturan perundang-undangan, diantaranya UU 27/2009 tentang MD3, UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 32/2004 tentang Pemda dan UU 30/2002 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
“Semua Undang-undang itu ada korelasinya. Nah kita dilantik dengan SK Gubernur yang mengacu pada undang-undang. Kalau harus melalui surat edaran Mendagri apa tidak cacat hukum?” katanya.
Sabaruddin tampak lebih sependapat dengan aturan KPU soal PAW. Ia pun siap melepas jabatannya sebagai qnggota DPRD, asalkan melalui mekanisme yang jelas tanpa mengebiri peraturan yang sudah ada.
“Saya sudah sangat siap (mundur), jabatan itu kan hanya titipan saja. Tetapi formulir BB5 yang kami ajukan ke KPU itu sudah cukup mengakomodir, disitu kami mencantumkan itu (pernyataan pengunduran diri),” jelasnya.
Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 yang direvisi menjadi Peraturan nomor 13/2013 cukup jelas merincikan ikhwal pengunduran diri. Pada prinsipnya, berdasarkan tahapan Pemilu, pengumuman daftar calon tetap (DCT) baru akan disampaikan pada 24 Agustus mendatang. (din)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web