Kandungan Gizi Durian
Jumlah Per 100 g
Kalori (kcal) 147
Jumlah Lemak 5 g
Kolesterol 0 mg
Natrium 2 mg
Kalium 436 mg
Jumlah Karbohidrat 27 g
Serat pangan 3,8 g
Protein 1,5 g
Vitamin A 44 IU Vitamin C 19,7 mg
Kalsium 6 mg Zat besi 0,4 mg
Vitamin B6 0,3 mg Vitamin B12 0 µg
Magnesium 30 mg
DPRD-Pemkot Belum Satu Suara

DPRD-Pemkot Belum Satu Suara


korankaltim
korankaltim
2016-10-17 20:50:21
Soal Ganti Rugi Bangunan Eks Lokalisasi Km17



BALIKPAPAN- Rencana pembongkaran bangunan di eks lokalisasi Lembah Harapan Baru (LHB) Km 17 Karang Joang, belum jelas. Hingga kini, Pemkot dan DPRD Balikpapan belum satu suara soal ganti rugi bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 2,8 hektare itu.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan pemkot tidak perlu takut melanggar aturan dalam pembayaran ganti rugi bangunan yang didirikan oleh masyarakat.

Dia juga yakin warga dan pemilik bangunan di eks lokalisasi itu, bukannya tidak ingin diusir dan digusur. Akan tetapi mereka hanya meminta keadilan dengan pembayaran ganti rugi pembongkaran yang setimpal. “Bahkan MUI minta supaya dibongkar. Namun, warga di sana (Km 17) bukannya tidak mau, tetapi minta dimanusiakan dengan permintaan ganti rugi pembongkaran,” tandas Abdulloh. Kemarin.

Menurut Abdulloh, pemilik bangunan di lokasi itu juga menyadari jika lahan bangunan yang mereka tempati milik Pemkot. Namun selama lokalisasi Km 17 tersebut, warga membayar kepada pihak pengembang yakni PT Adang Sumber Urip (PT ASU). “Selama bangunan itu berdiri, merekalah yang menyicil kepada pihak pengembang. Jadi dalam hal ini minimal ada taksasi dari pemerintah, harus diberikan ganti rugi sesuai dengan fisik yang ada,” jelas politikus Golkar ini.

Abdulloh menilai pemkot tidak perlu ragu dan pembayaran ganti rugi yang dibayarkan Pemkot sebenarnya tidak terlalu sulit. Dia mencontohkan pemkot melakukan pembayaran ganti rugi ketika penggusuran bangunan di belakang gedung DPRD. Dalam kasus itu. menghabiskan dana Rp5 miliar untuk ganti rugi pembongkaran tersebut.

Abdulloh berpendapat penggusuran di Km 17 tidak ada bedanya dengan penggusuran bangunan di belakang Gedung DPRD, tempat ia menyusun anggaran itu. “Jangankan itu (Km 17), bangunan yang dibelakang gedung DPRD saja semua tahu bahwa tanah dan bangunan itu adalah milik Pemkot karena pada saat kebakaran sudah digantikan di ringroad. Tapi pada saat kita mau pakai tanah itu kita lakukan taksasi bahwa pembongkaran diberikan ganti rugi,” tandasnya.

Abdulloh mengaku DPRD sebagai lembaga penganggaran telah mengusulkan anggaran tersebut namun tidak disepakati Pemkot. “Kami sudah mengusulkan bahkan Dinas PU sudah turun ke lapangan dan konsultan juga pernah ngomong seperti, tapi realisasinya tidak ada dengan alasan takut, takut dan selalu takut yang diomongin,” ujarnya dengan nada kesal.

Abdulloh mengungkapkan tidak pernah mengetahui bukti kepemilikan Pemkot atas lahan itu. “Kalau memang ada bukti kepemilikan, tapi tidak pernah dilaporkan kepada kami,” tukasnya.

Untuk diketahui, lahan seluas 2,8 hektare di Km 17 adalah tanah milik pemkot (dulu Depsos). Namun pada tahun 1989 ada perjanjian antara pemkot dan Depsos dengan PT Adang Sumber Urip untuk mendirikan 25 unit barak dan tambahan 24 barak. Perjanjian tersebut berisi setelah 20 tahun maka bangunan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah atau menjadi aset milik pemerintah kota.

Saat informasi yang diperoleh dari bagian pemerintahan, di eks lokalisasi Km 17 masih terdapat 100 wanita penghibur. Pemkot telah mengirimkan surat permintaan pembongkaran secara sukarela kepada pemilik bangunan tambahan itu. (din)

loading...

baca LAINNYA

korankaltim
korankaltim
6 months ago | dibaca 2.382 kali
img