Dipublish: 20 Agustus 2013, 21:38

DPRD Sahkan APBD-P 2013

SAMARINDA - Pada rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, berlangsung Senin (19/8) di Gedung Utama DPRD Kaltim, DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim sahkan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  2013 Rp15 triliun lebih ditandai penandatanganan Nota Kesepakatan tenhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2013 oleh kedua belah pihak, dilakukan Ketua DPRD Kaltim Sementara HM Syahrun HS dan Plt Sekprov Rusmadi disaksikan anggota DPRD Kaltim, perwakilan SKPD, instansi dan lembaga pemerintah di Kaltim, Parpol, tokoh masyarakat dan undangan.
Penandatanganan itu merupa-kan lanjutan pascapembahasan Raperda APBD-P 2013 dan penyampaian nota rancangan KUA dan PPAS APBD-P 2013 oleh Pemprov Kaltim, (13/8) lalu.
“Oleh DPRD Rancangan KUA dan PPAS itu dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, hingga disepakati prioritas anggaran,” ungkap HM Syahrun.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja menambahkan, perubahan anggaran ini dapat dilakukan bila terjadi penambahan realisasi pendapatan yang melebihi dari perkiraan yang tercantum dalam APBD Murni 2013, dan masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah APBD ditetapkan.
“Penetapan APBD Perubahan ini dilakukan dan ini juga mengacu sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2013. Yang pasti penetapan ini agar anggaran bisa lebih dioptimalkan realisasinya oleh Pemprov,” harap Yahya.
Lanjut dikemukakan Syahrun HS, optimalisasi APBD Perubahan 2013 mengacu pada dua hal. Pertama, belanja pemerintah akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim, sekaligus sebagai instrumen yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik.
Kedua, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran di struktur APBD Kaltim.
“Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir, telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan dan di sisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang direncanakan,” ungkapnya.
Agar optimal, seluruh anggota DPRD Kaltim diminta bahu-membahu dengan Pemprov dalam meningkatkan kualitas politik anggaran, terutama terhadap pilihan pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara kolektif. (adv/hms/sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger