Dua Tahun Dibahas, Perda Sanitasi Daerah Akhirnya Disahkan

0
27
TANDA TANGAN : Ketua DPRD Abdulloh menandatangani berita acara persetujuan penetapan Raperda Sanitasi menjadi Perda, disaksikan Walikota Rizal Effendi dan Wakil Walikota Rahmad Mas’ud, kemarin.

BALIKPAPAN – DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sanitasi daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Raperda yang menjadi inisiatif DPRD ini dalam proses pembuatannya memakan waktu dua tahun.
Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Abdulloh dan Walikota Rizal Effendi didampingi Wakil Walikota Rahmad Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Syarifuddin Odang dan Sabaruddin, di ruang rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (10/10).
Rizal mengatakan dengan telah ditetapkan perda sanitasi ini maka pengelolaan sanitasi di Kota Balikpapan harus lebih baik.
Menurutnya, dalam pengelolaan sanitasi ini bukan hanya tugas pemerintah namun juga akan menggandeng swasta, BUMN dan BUMD. Lanjutnya pemerintah akan mengatur pengelolaan sanitasi di lingkungan masyarakat menjadi lingkungan yang lebih sehat. “Pengelolaan sanitasi bisa berbasis kelembagaan melibatkan BUMN, BUMD dan perusda. Lainnya bisa berbasis pemukiman masyarakat yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator,” jelasnya.
Rizal juga menyebutkan dengan perda sanitasi pemerintah akan mengatur sanitasi limbah domestik. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sanitasi yang sehat yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat.
“Setelah Perda ini ditetapkan nantinya akan dikeluarkan perwali kemudian akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan bagaimana pengelolaan sanitasi,” ujarnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengatakan sangat mengapresiasi Perda ini karena merupakan raperda inisiatif dewan meskipun proses pembentukan memakan waktu dua tahun karena pembahasan rumit dan banyak aturan-aturan yang harus disinkronkan.
“Sanitasi ini prestasi bagi Balikpapan karena satu-satunya Perda yang inisiasasinya dari dewan. Di tempat lain kami dengar, banyak kesulitan untuk memadukan dengan dewan tapi di Balikpapan dewan yang melakukan. Ini keberhasilan sendiri bagi Balikpapan,” ujarnya.
“Tindak lanjut dari perda ini maka pemerintah dan masyarakat sudah punya dasar menjadikan lingkungan kita lebih baik. Coba kita lihat masih ada daerah pemukiman kumuh yang buang sampah langsung ke laut, ini tantangan nyata untuk perbaiki ke depan,” sambungnya.
Suryanto menambahkan dengan dasar ini maka SKPD bisa melakukan pengelolaan sanitasi dan mengajak masyarakat lebih baik lagi dalam berperilaku hidup sehat.
“Tadi Pak Wakil Walikota sempat menyinggung di coffee morning mengajak kita unutk bersihkan sampah di kampung baru. Kalau di kota itu biasa tapi kalau di sana bisa bersih itu luar biasa. Ini tantangan lagi bagi SKPD di DKPP, BLH untuk bagaimana membersihkan sampah di kampung baru,” tandasnya.
Salah satu program sanitasi yang disiapkan, penyedotan tinja secara berkala dan memastikan septic tank kedap dari kebocoran.
“Itu nanti PDAM yang melakukan dan limbah dikelola di TPA Manggar. Progam ini akan mulai di 2017,” tukasnya. (din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here