Breaking News
Home >> Politik >> Fadlan Ancam PAW Anggota Dewan Kubu Romi

Fadlan Ancam PAW Anggota Dewan Kubu Romi

Dampak Terbitnya Keputusan PTUN Menangkan PPP Kubu Djan Faridz

TARAKAN – Konflik dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentu berdampak luas hingga ke daerah. Terbitnya keputusan PTUN Jakarta, yang memenangkan kubu Djan Faridz menimbulkan konflik baru lagi. Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPW PPP Kaltara kubu Romahurmuziy, 24 November lalu juga ikut terimbas.
Ketua PPP Kaltara kubu Djan Faridz, Fadlan Hamid menilai Musda yang dirangkai pelantikan pengurus DPW PPP kubu Romi ini sia-sia. “Pertemuan itu sia-sia dan tidak ada manfaatnya, hanya menghabiskan uang saja. Karena, pertemuan itu akhirnya tidak bermanfaat karena adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, No. 95 dan No. 97,” ujar Fadlan, kemarin.
Fadlan mengatakan saat musda digelar sejumlah politisi PPP yang duduk di DPRD Kaltara dan Bulungan turut hadir. Fadlan tak menyalahkan mereka, tapi yang pasti akan ada sanksi keras. “Kalau mereka hadir tidak ada masalah, nanti ada tindakan terhadap mereka. Itu sudah jelas diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP se-Indonesia, Oktober lalu,” kata dia.
Fadlan memastikan, posisi anggota Dewan dari PPP yang hadir di Musda kubu Romi ini akan terancam. “Semua anggota Dewan yang tidak kooperatif dengan PPP Djan Faridz itu akan dihabisi semua, akan di PAW. Karena sudah jelas kubu Djan Faridz menang mulai dari putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 hingga putusan PTUN Jakarta,” tegasnya.
Putusan PTUN Jakarta ini, bebernya mengabulkan permohonan peng-gugat seluruhnya. Isinya, menyatakan membatalkan SK kepengurusan hasil dari Muktamar Pondok Gede dibawah kepemimpinan Romahurmuziy.
“Yang mengajukan ini 2 penggugat, dari kader PPP anak buah Djan Faridz yaitu Mohammad Aris dan Asril Bunyamin menggugat Menteri Hukum dan HAM dan DPP PPP ilegal Pondok Cabe yang diwakili Romi dan Asrul Sani,” beber Fadlan.
Gugatan pertama No. 95/G/2016/PTUN-JKT menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.AH/06/AH.1101 tahun 27 April 2016 tentang penge-sahan susunan personalia DPP PPP masa bakti 2016-2021.
Kedua mencabut SK kepengurusan tersebut, mewajibkan tergugat menerbitkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang susunan personalia DPP yang dipimpin oleh Djan Faridz.
“Gugatan kedua dari PPP Djan Faridz itu sendiri, No. 97/G/2016/PTUN-JKT amar putusannya sama dan diputuskan tanggal 22 November 2016,” tandas Fadlan.
Dengan adanya putusan PTUN ini, selanjutnya Menkumham sedianya mencabut SK lama.
“Berdasarkan undang undang PTUN, pasal 118 ayat 3 menyatakan bahwa putusan PTUN harus dilaksanakan walaupun ada perlawanan dari pihak yang bersengketa. Dalam hal ini kan Menkumham tidak banding, yang banding pihaknya Romi,” ungkapnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat SK PPP Djan Faridz sudah terbit dari Menkumham. “Dengan dibatalkannya SK untuk kepengurusan Romi dengan otomatis yang dibawahnya batal demi hukum,” tegasnya. (saf)