Breaking News
Home >> Headline >> FPKMK Tuntut RSUD AMP Minta Maaf
AWAL MASALAH: Kain rentang dibentangkan massa FPKMK di tepi jalan protokol Kota Raja bergambarbedah tulang di RSUD AM Parikesit, Kamis (6/10).
AWAL MASALAH: Kain rentang dibentangkan massa FPKMK di tepi jalan protokol Kota Raja bergambarbedah tulang di RSUD AM Parikesit, Kamis (6/10).

FPKMK Tuntut RSUD AMP Minta Maaf

DPRD Kukar Prihatin, Ratusan Pasien jadi Korban Bor Tukang

TENGGARONG – Puluhan massa tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Masyarakat Kutai Kartanegara (FPKMK) gelar aksi menuntut manajemen RSUD Aji Muhammad Parikesit menyampaikan permohonan maaf melalui media massa kepada ratusan pasien yang disebut korban bor tukang saat bedah tulang (ortopedi). Massa yang menyasar gedung DPRD Kukar itu menyebut, sekitar 500 pasien korban bor tukang di rumah sakit pelat merah itu terindikasi malapraktik medis.
“Sejak tahun 2014 hingga pertengahan 2016 ini, ada 500 pasien bedah tulang jadi korban bor tukang. Hal ini kami sebut ada unsur kesengajaan dan terindikasi malapraktik medis,” sebut Koordinator Aksi, Yunus saat orasi di gedung DPRD Kota Raja, Kamis (6/10).
Seakan mencari kebenaran terkait penggunaan bor tukang di ruang operasi. Aksi massa FPKMK seolah membongkar aib RSUD AM Parikesit. “Kalau bor tukang hanya digunakan saat darurat saja, kenapa berlangsung selama dua tahun. Kami minta DPRD Kukar mintai pertanggung jawaban Direktur Utama RSUD AM Parikesit karena gunakan alat tak steril,” ucapnya.
Bahkan, berbagai pernyataan diungkapkan Dirut RSUD AM Parikesit beberapa hari ini dinilai tak bersalah dan selalu merasa benar. Karena itu, beberapa poin penting ditegaskan FPKMK meminta segera menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui media massa dan minta dilibatkan saat pengadaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Kami minta DPRD Kukar segera membentuk panitia khusus terkait kasus bor tukang di RSUD AM Parikesit. Karena masalah serius dan harus segera ditangani dengan baik. Kami berharap wakil rakyat profesiaonal. Jika mau inspeksi mendadak, silakan, kami punya sumber terpercaya di rumah sakit untuk melihat secara langsung alkes yang bermasalah itu,” pintanya.
Yunus juga ungkapkan, setelah FPKMK gelar aksi sejak bulan September lalu, pihak RSUD AM Parikesit langsung menyiapkan bor tukang yang sesuai ketentuan medis. Namun, Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak pernah membenarkan penggunaan bor tukang untuk bedah tulang, kecuali dalam kondisi darurat, atau waktu singkat. Tidak dalam waktu panjang dan berkelanjutan.
Sementara itu, massa yang diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Khairil Anwar didampingi sejumlah anggota mengaku sangat prihatin dengan kondisi menimpa RSUD AM Parikesit. Seharusnya, hal ini tak sampai terjadi, khususnya penggunaan bor tukang yang digunakan saat bedah tulang pasien di rumah sakit teresbut. “Kasus ini menjadi perhatian DPRD Kukar. Kami juga akui, pelayanan di RSUD AM Parikesit bermasalah. Tapi, beri kami waktu untuk membahas secara kelembagaan dengan pengambil kebijakan, yakni ketua DPRD dan ketua komisi IV. Apakah gelar sidak dalam waktu cepat atau cara lain. Yang pasti, aspirasi FPKMK kami terima dan kami bahas di internal,” ungkap Khairil.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama RSUD AM Parikesit, dr Martina Yulianti membantah tudingan mala praktik medis dan dugaan korupsi dalam pengadaan bor tukang di rumah sakit dipimpinnya. Bahkan, Martina menyebut, pengadaan bor ortopedi baru dilakukan pada tahun 2016 dan belum mendapat alokasi dari APBD Kukar 2015. Karena, alokasi anggaran tahun lalu digunakan untuk pengadaan alat bor bedah plastik. “Tudingan itu tidak benar. Besok (hari ini, Red) kami buat siaran pers untuk menjawab tudingan yang tidak benar itu,” jawab Martina melalui pesan singkat kepada media ini, kemarin. (ind)