Home >> Headline >> Gubernur Awang Terancam Diinterpelasi

Gubernur Awang Terancam Diinterpelasi

28 Oktober, DPRD Kaltim Jadwalkan Pemanggilan

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek ishak terancam diinterpelasi anggota DPRD Kaltim, terkait kebijakan mencabut hak pakai atas gedung bekas Rumah Sakit Umum (RSU) di Jalan Gurami Samarinda yang digunakan menjadi Rumah Sakit Islam Samarinda (RSIS) sejak 30 tahun silam. Namun, sejak 16 November lalu RSIS setop pelayanan, karena tak mendapat perpanjangan izin operasional atas gedung tersebut. Kondisi itu membuat ratusan karyawan yang bekerja di RSIS pertanyakan nasib mereka, jika RSIS tak bisa beroperasi lagi.
Hak interpelasi merupakan hak anggota untuk mengusulkan ke DPRD terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Seperti disuarakan Anggota Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim, Rusman Yaqub dalam paripurna ke-31 pada Rabu (23/11) menegaskan gunakan hak interpelasi ke Gubernur Awang Faroek terkait RSIS.
“Saya usulkan untuk gunakan hak interpelasi ke gubernur. Karena, masalah RSIS tak menunjukkan perkembangan yang baik. Justru, setelah proses hearing, mediasi dan konsultasi. Tapi, tak ada langkah konkret yang terjadi. Masalah RSIS mulai memicu keresahan masyarakat, seolah RSIS dicaplok Pemprov dan Pemkot Samarinda,” tegas Rusman, kemarin.
Namun, Rusman juga sepakat memanggil gubernur, sebagai opsi sebelum gunakan hak interpelasi soal RSIS. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Mursidi Muslim yang menuturkan tak beroperasinya RSIS member dampak negatif bagi pelaku usaha kecil di sekitar rumah sakit. “Para karyawan RSIS hampir bentrok fisik karena masalah pelayanan terhenti. Karena itu, saya minta Ketua DPRD Kaltim panggil gubernur untuk mendapat penjelasan lengkap soal RSIS,” pinta Mursidi.
Soal interpelasi, Mursidi mengaku mendukung, karena masalah RSIS sudah munculkan keresahan di masyarakat.

28 November, Awang Dipanggil

Ketua Fraksi Golkar DPRD Katim, Sarkowi V Zahri dan jadwalkan pemanggilan orang nomor satu di Kaltim itu pada Senin (28/11) mendatang. Menurutnya, pemanggilan gubernur adalah hal biasa.
“Dalam tata tertib DPRD Kaltim tahun 2014, disebutkan bahwa DPRD punya hak meminta penjelasan. Kami minta penjelasan gubernur terkait beberapa hal,” ungkap Sarkowi.
Khusus persoalan RSIS, Sarkowi menyebut selama ini keberadaannya sangat diperlukan masyarakat. Sebab, tak hanya melayani pasien dari dalam kota, melainkan pasien luar Samarinda. Seperti Anggana. “RSIS ini sangat diperlukan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, masalahnya harus segera dituntaskan agar tidak memicu masalah baru dan semakin rumit,” tegas Sarkowi.
Hanya saja, Sarkowi berbeda pendapat terkait wacana gunakan hak interpelasi. Dibeberkan, Jika ingin lakukan interpelasi, semua syarat formil harus dipenuhi. Seperti mengantongi usulan 10 orang anggota dan lebih dari satu fraksi. Kemudian, usulan interpelasi ditandatangani dan diberi nomor pokok sekretariat DPRD Kaltim, selanjutnya jawaban pemerintah disampaikan melalui sidang paripurna. “Substansinya sama, tapi saya lebih sepakat disebut hearing saja. Ya, kami bertanya dan gubernur menjawab,” kata Sarkowi lagi. (man)