Breaking News
Home >> Headline >> Gubernur Buat Klarifikasi Tertulis

Gubernur Buat Klarifikasi Tertulis

MUNCULNYA kritik dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry kepada Gubernur Awang Faroek Ishak agar gubernur tidak melampaui kewenangan dalam pengangkatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), membuat pihak kantor gubernur membuat klarifikasi tertulis.
Klarifikasi yang juga sampai ke media ini, Rabu (19/10) kembali tegaskan bahwa pengangkatan dua sekkab, yakni Kukar dan Kutim tak sesuai hasil seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
“Terkait dengan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama, Sekkab Kukar dan Kutim pada prinsipnya gubernur Kaltim tidak melampaui kewenangan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di kabupaten. Pada konteks ini, saya sebagai gubernur hanya menunjukkan eksistensi selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya seperti tertulis di siaran pers.
Disebutkan, sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, gubernur wajib melakukan pembinaan dan awasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dan kota dalam wilayahnya.
Mengingat fungsi dan peranan Sekkab sangat penting, terlebih dalam membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi. Karena itu, sesuai pasal 115 ayat 5 UU 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus berkoordinasi dengan gubernur.
“Konteks koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi Pengisian JPT Pratama sekretaris kabupaten dan kota seperti tertera pada surat Nomor B-373/KASN/3/2016 tanggal 1 Maret 2016. Saya hanya berpengang pada hasil seleksi. Hasil seleksi itu untuk Kukar yang punya kelayakan untuk Sekkab Kukar adalah Chairil Anwar, untuk Kutim yang terbaik adalah Edward Azran dan Paser ialah Aji Sayid Fathurrahman,” sambung Awang. (amb)