Dipublish: 8 September 2013, 22:22

Gugatan Pembatalan SK KPUD Kaltim

Rais : Jika Dikabulkan, Pilgub Bisa Diulang, Karena Pasangan Farid-Sofyan Tidak Sah

SAMARINDA – Kuasa Hukum DPD PDIP Kaltim, Abdul Rais SH mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda untuk memba-talkan Surat Keputusan (SK) KPUD Kaltim ter-hadap penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, periode 2013-2018. Jika SK KPUD Kaltim dibatalkan, maka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim akan diulang, karena pasangan Cagub dan Cawagub tak direkomendasi DPP PDIP-PPP, yakni H Farid Wadjdy-H Aji Sofyan Alex bisa dinyatakan gugur dimata hukum, karena pasangan tersebut mendaftar pada 27 Mei, kemudian dilakukan pencabutan dukungan oleh DPD PDIP Kaltim pada 28 Mei 2013 atau pencabutan dilakukan sehari sebelum pendaftaran ditutup, maka pasangan Farid-Sofyan bisa digantikan calon lain. Namun, KPUD Kaltim tak melakukan dan melanggar AD/ART partai termasuk PKPU Nomor 9 Tahun 2012.
“PDIP menggugat untuk mencari kebenaran saja. Karena yang dilakukan KPUD Kaltim melanggar hukum. Sebab, pencabutan pasangan Farid-Sofyan pada 28 Mei bisa dilakukan. Kemudian, selama masa perbaikan, pasangan Farid-Siswadi yang direstui DPP PDIP dan PPP seharusnya bisa dilakukan. Tapi, KPUD Kaltim berani bermain-main dengan aturan. Karena itu, SK KPUD Kaltim akan diuji di-PTUN dan saat ini kami menunggu jadwal persidangan,” terang Rais.
Lanjut dikemukakan, untuk melakukan pergantian pasangan calon tidak mungkin bisa dilakukan, hanya saja untuk pembatalan SK KPUD Kaltim dapat dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran.
“Sejak dukungan Farid-Sofyan dicabut pada 28 Mei, seharusnya dinyatakan gugur sebagai pasangan calon. Hal itu akan diuji di-PTUN, jika gugatan kami dikabulkan, maka Pilgub Kaltim bisa diulang. Kami ‘haqqul yaqien’ SK penetapan KPUD terhadap pasangan calon bisa dibatalkan,” tegasnya.
Meski Abdul Rais baru diberi kuasa pada 5 September lalu, baginya tak ada kata terlambat dalam mengajukan gugatan ke PTUN. Hanya saja, jika gugatan itu diajukan tak lama setelah pencabutan dukungan Farid-Sofyan pada 28 Mei 2013 lalu, maka pasangan Farid-Siswadi yang direkomendasi DPP berpeluang masuk sebagai pengganti. Namun, karena gugatan baru diajukan beberapa hari lalu, yang bisa dilakukan adalah membatalkan SK penetapan pasangan cagub dan cawagub Kaltim.
“Untuk mencari kebenaran tidak ada istilah terlambat. Karena PDIP ajukan gugatan setelah mendapat restu DPP,” tandasnya.
Terkait rencana pengajuan gugatan terhadap hasil Pilgub Kaltim, Rais dengan tegas mengatakan sangat dimungkinkan untuk diambil langkah melalui Mahkamah Konstitusi (MK), karena masuknya pemilih Kalim-antan Utara (Kaltara) untuk mem-buat Pilgub Kaltim cacat hukum. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger