Breaking News
Home >> Samarinda >> Guru Honorer Bisa Ambil 70 Persen
DISETUJUI PEMERINTAH: Di Dinas Pendidikan kemarin, Walikota mendapat masukan mengenai pengelolaan Bosda dan insentif untuk guru honor.
DISETUJUI PEMERINTAH: Di Dinas Pendidikan kemarin, Walikota mendapat masukan mengenai pengelolaan Bosda dan insentif untuk guru honor.

Guru Honorer Bisa Ambil 70 Persen

Disdikbud Tunggu Pemprov Cairkan Anggaran Bosda

SAMARINDA – Persoalan guru honorer kini menjadi hal yang sangat krusial. Terutama setelah Pemprov Kaltim memangkas anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) hingga 35 persen.
Menghadapi persoalan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin menyatakan telah membuat petunjuk teknis (juknis) terbaru yang sudah disetujui Walikota Syaharie Jaang.
Asli menyebut juknis yang ada saat ini diharapkan menjadi peredam atas problema guru honorer. “Hari ini (kemarin) saya baru saja mendapat persetujuan dari Pak Wali jadi di dalam juknis tersebut untuk pembayaran honorer bisa diambil 70 persen dari anggaran Bosda,” ujar Asli.
Berdasarkan ketentuan juknis sebelumnya, anggaran untuk honorer hanya diperbolehkan mengambil 40 persen dari anggaran Bosda, sisanya 30 persen untuk belanja modal dan 30 persen lagi belanja operasional.
Sedangkan didalam juknis yang terbaru untuk belanja modal dan belanja operasional masing-masing hanya 15 persen. Sehingga anggaran lebih banyak diperuntukkan untuk membayar gaji honorer tanpa mengurangi jatah sebelumnya.
“Untuk saat ini kami masih menanti pemprov kapan mau mencairkan anggarannya. Yang jelas untuk kedepannya saya harap tidak ada lagi persoalan guru honorer yang insentifnya tak dibayar karena sudah ada juknis baru. Kalau sampai ada yang mengadu saya berani menantang kepala sekolah mana yang masih mempersoalkan membayar guru honorernya. Sudah jelas dalam juknis baru nilainya juga tetap sama dalam pembayaran honorer,” tegas Asli.
Syaharie Jaang mengamini pernyataan Asli. “Ya kami sudah merapatkan hal ini, Pemprov Kaltim memang melakukan pemotongan, namun untuk Bosda dari kota saya tetap komitmen tidak akan memotong yang menyangkut pendidikan. Yang sempat dipersoalkan itu kan dari Bosda provinsi, untuk itu kami telah menyepakati agar bisa dikomunikasikan dengan baik kepada setiap sekolah dan juga orangtua,” kata Jaang.
Hadir pada pertemuan kemarin Kepala PGRI Samarinda Hari Murti, Dewan Pendidikan Kota Mugni Baharuddin dan Komisi IV, dimana pertemuan berlangsung di ruang rapat kepala dinas. (ms315)