Home >> Bontang - Kutim >> Harap-harap Cemas dari Emas Hitam

Harap-harap Cemas dari Emas Hitam

DBH Kutai Timur Masih Bergantung  dari Harga Batubara

SANGATTA – Meski kenaikan asumsi harga batubara dan minyak dunia pada tahun ini perlahan-lahan menguat, Pemkab Kutim memastikan sejauh ini belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat, terkait besaran dana bagi hasil (DBH) daerah, yang akan diperoleh Pemkab Kutim di tahun 2017 mendatang.
Sebab, kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) baik APBD 2017 maupun KUA PPAS APBD Perubahan 2016, penerimaannya masih Kepres 66/2016 tentang bagi hasil dan royalti batu bara.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kutim Yulianti menuturkan jika harga batubara dan minyak terus membaik, maka Kepres No 66/2016 memungkinkan tidak akan mengalami perubahan. Sehingga Pemkab Kutim kemungkinkan akan mendapatkan DBH dan royalti yang lebih besar.
“Namun jika mengalami penurunan, maka kemungkinan kepres 66 akan mengalami perubahan dan DBH dan royalti yang diperoleh Pemkab Kutim bisa dipastikan juga akan mengalami penurunan,” kata Yulianti, kepada wartawan saat ditemui di kantor Pemkab.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan terus berusaha agar dana bagi hasil yang akan ditransfer nantinya ke daerah, sesuai dengan arahan Kepres.
“Kalau itu tidak terealisasi, maka APBD-P Kutim diproyeksikan akan mengalami penurunan. Sebelumnya ditarget hanya Rp2,42 triliun, dari target semula Rp3,5 triliun,” terangnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga telah memaksimalkan untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Akan tetapi upaya tersebut belum selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Seperti perolehan hak atas tanah dan bangunan (PHTB), yang kini telah di turunkan oleh pemerintah pusat, yang semulanya di angkan 5 persen, kini turun menjadi 2.5 persen, yang dianggap sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan daerah.
Lebih lanjut dia menjelaskan dengan adanya pertimbangan kebijakan pemerintah pusat, Dispenda Kutim menargetkan PAD di tahun 2017 mendatang sebesar Rp90 miliar, sama seperti ditahun 2015 lalu. “Jika nantinya ada peningkatan, maka akan dibuat peraturan perubahan pembahasan APBD-P tahun 2017 mendatang,” pungkasnya (sab).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*