BALIKPAPAN - Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltim hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kaltim terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) di Km 13 Kota Balikpapan Utara.

Belum diterimanya hasil audit dari BPKP tersebut membuat penyidik belum bisa melakukan langkah hukum lanjutan. 

Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Yustan Alpiani menuturkan pihaknya akan melan­jutkan kasus jika terbukti ada kerugian negara.

“Hasil audit masih menunggu BPKP, sekarang kan apakah ada kerugian negara? kalau ada bisa dikatakan kasus korupsi kalau ga ada ya ga bisa,” ungkapnya.

Dikatakan Yustan tercatat sudah 24 anggota DPRD Balikpapan sudah diperiksa terkait kasus tersebut. Selain itu juga ada satu pejabat dari Pemkot Balikpapan yang diperiksa.

“Sudah ada satu orang dari pemda diperiksa,” tuturnya.

Terkait proses penyidikan kata Yustan hingga saat ini belum ada kendala. Akan tetapi kendala akan timbul ketika hasil BPKP menyatakan adanya kerugian negara.

“Orang-orang yang terima uang itukan sudah gak ada di tempat, ada beberapa orang entah hilang atau disembunyikan kita tentu akan mencari. Setelah hasil dari BPKP tentu kita akan cari orangnya,” aku perwira menengah tiga bunga di pundak ini.

Untuk diketahui dugaan kasus rasuah yang diduga menyeret nama pejabat legislatif dan eksekutif Kota Balikpapan terkait pengadaan lahan RPU di Balikpapan setelah ada kejanggalan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. 

Di mana saat itu anggaran untuk pengadaan lahan RPU senilai Rp2,5 miliar, akan tetapi dalam APBD 2015 membengkak menjadi Rp12,5 miliar. (yud)