SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes)Kaltim memastikan sejauh ini belum ada warga Kaltim yang terjangkit penyakit difteri. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kaltim drg Soeharsono menyatakan meski belum ada tapi sudah ada indikasi penyakit tersebut sudah masuk ke wilayah Kaltim, minggu (17/12)

“Selama 2017, ada 14 suspect (diduga) difteri. Tahun lalu (2016) juga ada 9 suspect. Tapi hanya suspect, belum bisa dipastikan apakah itu difteri atau bukan, selama ini belum ada yang positif,” ujarnya.

Ia merinci, dari 17 suspect difteri sepanjang 2017, sebanyak 7 pasien diantaranya berada di Kota Balikpapan.  Sementara sisanya berada di Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara masing -masing 1 suspect. Selebihnya berada di Kota Samarinda.

Ia mengatakan secara nasional, Kaltim menjadi daerah yang minus terhadap temuan kasus difteri. Apalagi sampai kematian akibat difteri. “Beberapa pasien memang masih dirawat di rumah sakit. Di Samarinda 1, Kubar 1, Balikpapan 1, tapi kematian karena difteri tidak ada,” tukasnya.

Difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diptheriae dengan gejala mirip radang tenggorokan dan pembengkakan kelenjar getah bening leher. Penyakit ini umum masuk dalam kategori penyakit menular yang perlu diwaspadai. Ia mengaku harus segera dicegah penyebarannya. 

“Langkah pencegahan dilakukan dengan menggalakkan imunisasi melalui Outbreak Response Immunization, sehingga bagi masyarakat yang memiliki anak kecil diminta segera melakukan imunisasi,” paparnya

Mantan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam yang bertitel dokter ini berkomentar keras jika terjadi wabah difteri di Kaltim. Menurutnya jika wabah difteri terjadi tidak lain karena kegagalan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltim ini pernah menerbitkan Peraturan Walikota yang mewajibkan orang tua membawa anaknya setiap bulan ke Posyandu. Bahkan suami dari Walikota Bontang Neni Moernoaeni ini, mengeluarkan aturan ekstrem yakni, jika hingga anaknya berumur 5 tahun dan kunjungannya ke Posyandu kurang 80 persen dari yang seharusnya, maka harus membayar ketika anaknya didaftar untuk masuk Sekolah Dasar.

Dikatakan Hasdam data Kementerian Kesehatan merilis ada 95 kabupaten/kota dari 314 kabupaten/kota sudah melaporkan adanya kasus difteri. Bahkan 20 dari 34 provinsi sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Peningkatan jumlah kasus difteri ini diduga karena mereka belum mendapatkan vaksinasi DPT. Dari data kementerian kesehatan menunjukkan bahwa 60 persen dari pasien belum divaksin dan 20 persen vaksinasinya tidak lengkap,” katanya.

Dari kejadian ini, lanjutnya, menyadarkan kita untuk meningkatkan cakupan imunisasi kita dan menurutnya , sarana yang bisa diandalkan adalah posyandu. 

“Memang masih ada imunisasi (booster) yang perlu diberikan pada anak sekolah tingkat dasar kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 , sehingga pihak sekolahpun perlu dilibatkan dalam monitoring imunisasi anak muridnya,” kata Sofyan Hasdam. (rs/cil)