SAMARINDA – Sebaran pasien difteri di Kota Samarinda nyaris menyentuh seluruh kelurahan. Penyebarannya yang tergolong cepat, membuat panik warga Kota Tepian. Tak heran jika, belakangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diserbu warga. Mereka rela antre hanya untuk mendapatkan vaksin difteri dari pemerintah.

Media ini memantau di Kantor Kelurahan Sidodadi di Jalan DR Soetomo Samarinda, Selasa (16/1) didatangi para ibu-ibu. Mereka umumnya menggendong balita untuk mendapatkan vaksin dari Puskesmas Segiri.

Data Dinkes Samarinda terhitung, Rabu (17/1) total sudah 31 warga Samarinda terjangkit difteri. Sebanyak 19 diantaranya masih menjalani perawatan dan 12 orang lainnya sudah dibolehkan pulang. “Hari ini (Rabu,17 Januari 2018) pasien nambah satu lagi,” kata Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi DKK Samarinda Osa Rafshodia, Rabu (17/1) kemarin.

Sebagai daerah yang telah mene­tapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri, Pemkot Samarinda menyiap­kan gelontoran dana Rp3 miliar. Terhitung sampai Selasa, sebanyak 22.588 orang sudah diberi imunisasi anti difteri.

“Sudah ada penurunan, makanya tidak perlu khawatir untuk berbondong-bondong ke Puskesmas meminta vaksin,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga masih terus menggencarkan kegiatan pencegahan difteri. “Kegia­tan ini akan menyasar ke sekolah-sekolah agar dapat menangkal virus difteri khususnya bagi anak-anak,” terangnya. 

Sementara itu, data dari DPRD Kaltim menyebut sudah ada tiga kabupaten/kota yang sudah ditetapkan KLB difteri, yakni Samarinda, Balikpapan dan Kutai Timur. Komisi IV DPRD Kaltim meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim segera merespon dengan melakukan upaya pencegahan.

“Dinkes harus peka atau cepat tanggap atas persoalan penyakit difteri ini. Jangan sampai ada korban lagi, baru gerak,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artati Barito, Selasa (16/1).

Rita berharap Dinas Kesehatan Kaltim agar mengintruksikan puskesmas dan rumah sakit untuk siap meneri­ma pasien difteri. “Kami harapkan jangan ada penolakan pasien difteri. Karena ini sudah statusnya KLB,” imbuhnya. 

Sementara itu, jajaran Kanwil Kemenkum HAM Kaltim menjadikan penyakit ini sebagai perhatian. Ini menyusul ditemukannya satu tahanan positif difteri. Kemenkum HAM jauh lebih banyak mengurusi orang-orang yang tersangkut masalah hukum. “Ini bisa menularnya lewat udarah yah, Lapas ini rentan karena penghuninya padat,” kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Kaltim, Agus Toyib, Rabu (17/1).

Agus menyampaikan, penghuni Lapas dan Rutan di Kaltim dan Kaltara mencapai 10.753 orang. Jumlah Napi yang begitu banyak membuat Agus was-was karena para tahanan saling berdesakan. Namun, pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan melakukan pemeriksan kesehatan. “Sejauh ini saya belum ada laporan dari lapas dan rutan terkait difteri,” ungkap dia.

Kendati disebut rentan terjangkit penyakit difteri, pihak Kanwil Kemenkum HAM belum melakukan  vaksin terhadap para tahanan dan juga para sipir. “Vaksin itu perlu biaya, kita agak kerepotan dari segi biaya. Kalau untuk pegawai, itu bisa inisiatif, vaksin mandiri, supaya lebih aman dari penularan,” sebutnya.

Guna mencegah penularan, Agus menyampaikan kepada para sipir yang kerap berhadapan langsung dengan para Napi, agar menggunakan masker saat melakukan pengecekan ke blok-blok penjara. “Jangankan penyakit yang agak berbahaya seperti difteri, batuk dan flu juga mudah tertular lewat udara, jadi pakai masker,” pungkas Agus. (ms/sab/dor)