TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata memiliki peluang mendapatkan lebih banyak gas maupun minyak dari produksi migas Blok Mahakam. 

Awang Yacoub Luthman, Anggota Komisi III DPRD Kukar menyatakan selain bisnis saham pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Mahakam, daerah ternyata juga memiliki peluang bisnis pada minyak dan gas yang diproduksi dari perut Kaltim yakni Domestik Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. 

“Sekarang kita baru berbicara saham, belum lagi berbicara DMO. Kontraktor itu wajib memberikan 20 persen untuk minyak dan gas yang keluar (piproduksi),” katanya kepada Koran Kaltim.

Hal ini, kata dia sudah dilakukan oleh Pemkab Kukar melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) untuk PLTG Senipah. Namun baru 10 mmscf/day. Padahal produksi gas di ladang migas Blok Mahakam mencapai 1.640 mmscf/day. “Jika kita dapat 10 persen saja dari jumlah produksi dalam sehari yakni 1.640 mmscf/day maka ada sekitar 10.100 mmscf/day jatah kita, sementara PKSDE itu baru mendapatkan 10 mmscf/day,” kata Awang Yacoub Luthman.

Jika hal ini terealisasi dan bisa dikelola pemkab drai Pertamina sebagai kontraktor Blok Mahakam maka Perusda KSDE bisa memenuhi pasokan gas untuk 5-10 PLTG seperti di Senipah, jika mengacu pada DMO yang diberikan 10 mmscf/day.

“Hanya memang kita nggak pernah menuntut, dulu zamannya pak Kaning (Bupati Syaukani Hasan Rasis) kita menuntut, makanya diberi 10 mmscf/day oleh Total E&P Indonesie, kecil banget. Sekarang belum ada lagi,” bebernya.

Untuk itu, kata Awang Yacoub seharusnya Pemkab Kukar meminta lebih besar DMO ke Pertamina sebagai operator Blok Mahakam pasca Total sejak 1 Januari 2018 ini. “Kita bisa dapat 20 persen, kalau dulu itu bahkan lebih besar yakni sebesar 25 persen,” bebernya. (ami)