Jumat, 21/07/2017

Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

SAMARINDA – Pengamat Politik Universitas Mulawarman (Unmul) DB Paranoan menilai, secara pribadi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sah-sah saja mendukung calon pilihannya pada Pilgub Kaltim 2018 mendatang. Untuk diketahui, Awang Faroek Ishak sangat menginginkan Rusmadi (Sekprov Kaltim) maju sebagai calon Gubenur  Kaltim melanjutkan kepemimpinanya.

“Kalau Pak Gubernur ingin mencalonkan Rusmadi itu wajar saja. Sebab saya melihat, Awang Faroek mencari orang yang bisa melanjutkan kepemimpinanya kedepan dan bisa melanjutkan program-programnya. Namun keinginan yang ada tersebut itu, jangan sampai membuat Pak Awang menjadi tidak netral sebagai Gubernur,” ungkap Paranoan.   

Dari kacamata politik Paranoan, pihak Rusmadi bisa jadi mengalami kesulitan untuk memuluskan dirinya maju sebagai Calon Gubernur. Karena selain tidak punya partai, Rusmadi juga bukan bagian dari kader politik. 

“Kalau sudah ada partai, itu akan lebih bagus, namun kalau belum ada partai, itu pasti repot, karena  modalnya harus ada perahu,” sebut Paranoan.

Untuk diketahui, Rusmadi sudah melamar dua partai politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Bagi dia, kedua partai tersebut belum bisa dipastikan apakah mengusung Rusmadi atau tidak, sebab diketahui kader PDIP juga banyak yang mendaftar.

“Itu tergantung komonikasinya saja lagi, apakah dipilih atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Unmul Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan Awang Faroek belum bisa dikatakan melanggar secara hukum jika mendukung salah satu calon. 

“Kecuali gubernur memfasilitasi salah satu bakal calon. Misalnya dengan menggunakan fasilitas kantor gubernur untuk sosialisasi bakal calon tertentu, itu jelas melanggar etika pemerintahan,”kata Castro sapaan karibnya. (sab)


Jelang Pilgub Kaltim, Gubernur Diminta Netral

Jumat, 21/07/2017

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.