SAMARINDA – Komisi I DPRD Kaltim berencana menghadirkan Sekprov Kaltim, Rusmadi dan Ketua HM Syahrun merumuskan kembali anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang sampai sekarang belum jelas. Keputusan itu lahir dalam rapat pembahasan anggaran pilgub yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kaltim bersama KPU, Bawaslu Kaltim serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (26/7) kemarin, di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim. Pertemuan ini sama sekali tak menemui titik temu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman mengatakan, tak ada hasil yang diperoleh menyangkut anggaran pilgub pada rapat kali ini. Rapat menetapkan akan diusulkan pertemuan kembali dengan menghadirkan para pengambil keputusan.

“Kalaupun kita ambil keputusan, tidak bisa juga, sebab kalau KPU dan Bawaslu sepakat dan pemerintah tidak sepakat, kan repot juga. Maka dari itu, akan kita jadwalkan kembali pertemuan lanjutan yang akan langsung dihadiri oleh Sekprov Kaltim Rusmadi dan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun,” kata Taufik, Rabu (26/7) kemarin.

Sengkarut anggaran pilgub ini dipicu Pemprov Kaltim yang keukeuh diangka Rp250 miliar untuk anggaran KPU dan Rp40 miliar untuk Bawaslu Kaltim.

KPU dan Bawaslu Kaltim juga tak mau berubah, tetap meminta anggaran sesuai yang sudah diusulkan. KPU Kaltim Rp356 miliar dan Bawaslu Kaltim mengusulkan Rp90 miliar.

Zain Taufik mengaku komisinya tetap bersikap netral. Bagi dia, gelaran pilgub Kaltim tidak boleh terbengkalai. Pilgub kata dia, adalah hajatan nasional. 

“Terkait dengan pendanaan, pasti ada hitung-hitunganya dan ada prediksinya. Yang belum ketemu kan di situ. Sebenarnya dari pihak KPU tidak menutup diri untuk adendum. Namun, kalau semua tahapan itu bisa terlaksana,” sebutnya.

Rencananya pembahasan anggaran pilgub akan kembali dilakukan Jumat (28/7) atau Senin (31/7). “Kita akan bicarakan dulu dengan pemerintah. Namun itu tergantung hasil komunikasi antara Sekprov dan Ketua DPRD,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik mengatakan, KPU selalu menginginkan anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan segera terealisasikan. Bagi dia, mengacu pada waktu, Kaltim tergolong lambat, sebab KPU RI sudah melakukan launcing tahapan pilkada serentak mulai 14 Juni dan ini sudah tanggal 26 Juli. 

“Artinya banyak tahapan yang harus dilakukan, terkait sosialisasi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kita juga sudah mempersiapakan Rekonsiliasi Data Penerimaan,” kata Taufik. 

Taufik berharap segera didukung dana dan dirinya juga berharap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya ada satu kali.

“Yang jelas kita siap melaksanakan pilgub. Cuma anggaran KPU harus sesuai dengan rincian Menteri Keuangan dan PKPU. Itu sudah jelas. Kalau mau dikurangi jadi Rp250 miliar harus ada rincian. Kalau tidak sesuai tahapan dan tidak sampai selesai anggaran habis, ini bermasalah buat kami,” katanya. (sab)