SAMARINDA – Sebagai instansi yang dipercaya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu bersumber dari pajak dan retribusi seharusnya mampu menguasai atas data dimiliki. Namun berbeda dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda yang terkesan saling lempar tanggung jawab, saat wartawan Koran Kaltim mengkonfirmasi persoalan beberapa tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan oleh pengusaha.  

Akhmad Maulana selaku Kepala DPMPTSP Samarinda tidak bisa ditemui meski menurut kabar dirinya berada ditempat, justru staff nya mengarahkan agar wartawan menemui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Tuty untuk menjelaskan perihal tunggakan IMB tersebut. Namun, saat Tuty dikonfirmasi, dirinya beralasan jika masalah tunggakan IMB menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda. 

“Soal pengurusan IMB memang di sini, namun kalau ada tunggakan itu sudah jadi wewenangnya Bapenda (Badan Pendapatan Daerah),” ujar Tuty.

Ia pun mengakui adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah tunggakan Retribusi IMB yang terjadi di Samarinda, namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, beberapa penunggak sudah melunasinya. 

“Untuk lebih jelasnya coba tanyakan dengan Bapenda,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus pun kembali melemparkan persoalan ini kepada pihak DPMPTSP.

“Loh kami disini tidak ada yang mengurus tunggakan IMB, itu kan ranahnya perizinan (DPMPTSP).  Kalau tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) memang kami, tapi tidak untuk IMB, coba tanyakan dengan Pak Nawawi, beliau bidang pengawasan di perizinan,” jelasnya.

Wartawan kembali mengkonfirmasi Kabid Pengendalian dan Pengawasan DPMPTSP Samarinda Ahmad Nawawi mengenai sejumlah tunggakan Retribusi IMB, salah satunya yang masih menjadi tanggungan pusat perbelanjaan (mall). Mantan Kabid Fisik Bappeda Samarinda ini menjelaskan, persoalan tunggakan Retribusi IMB oleh sejumlah mall, ada yang sudah terbayarkan.

“Ada dibayar tunggakan Retribusi IMB nya, namun karena sudah berangsur lama tidak dibayar akhirnya dikenakan denda dan denda itu saja yang masih menjadi tunggakan,” pungkas Nawawi. (ms)