JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melihat pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya sekadar pertemuan simbolis.

Sebab, pertemuan tersebut tak menelurkan pandangan dan gagasan alternatif terhadap kondisi bangsa saat ini.

“Saya ingin ini menjadi lebih dari sekedar pertemuan simbolis,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

“Kalau ini sekadar acara pertemuan Pak SBY, besok Pak SBY ketemu lagi, Pak Prabowo ketemu lagi sama Bu Mega, ya itu simbolis kan? Kita maunya konkret. Masa sih dari pertemuan itu enggak ada isinya?” ujar dia.

Ia mencontohkan, hasil pertemuan yang diharapkan seperti membangun koalisi pilpres dari awal.

Menurut Fahri, ini bisa saja dilakukan meskipun ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di Undang-Undang Pemilu masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Misalnya, kata dia, jika ingin melanjutkan konsep Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pilpres 2014 lalu.

“Apakah mau meneruskan konsep KMP dan KIH itu lebih menarik lho. Daripada ketemu ganti-ganti pasangan begitu. Apa kontennya?” ucap mantan Politisi PKS itu.

Adapun mengenai salah satu kesepakatan yang terbangun dari hasil pertemuan tersebut, yakni bentuk pengawalan terhadap pemerintah mencakup wilayah politik dan gerakan moral, kata Fahri, hal itu dapat dilakukan siapa saja.

“Kalau itu kan bisa dilakukan semua orang. Namanya gerakan moral. Tapi tadi kalau saya kan on behalf, atas nama publik, kita tagihlah sesuatu yang lebih konkret, ada pandangan alternatif enggak dari sesuatu yang sudah ada,” ucap dia.

SBY sebelumnya menyatakan, Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Bentuk pengawalan ke pemerintah, lanjut SBY, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai. Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.

Pengawalan pada wilayah politik, lanjut SBY, terkait demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku. Arah tujuannya yakni harus mengabdi untuk kepentingan rakyat.

“Karena sebetulnya amanat yang diberikan ke semua mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, perangkat negara, partai politik semua itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat,” ujar SBY.

Kemudian, pengawalan pada gerakan moral yakni mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah.

“Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan,” ujar SBY. (kcm)