SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim bakal menyiapkan bantuan hukum terhadap empat Aparatur Sipil Negara (ASN - sebelumnya PNS) yang terbelit kasus dugaan korupsi.

Gubernur Kaltim melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Tri Murti Rahayu mengatakan bantuan hukum yang diberikan Pemprov Kaltim untuk mendampingi selama proses hukum burgulir.

“Pak gubernur tentu menghormati proses hukum, soal sanksi akan tunggu prosesnya selesai,” ujarnya ditemui Koran Kaltim, Rabu (23/8) kemarin. 

Seperti diberitakan sebelumnya, empat ASN di jajaran Pemprov Kaltim terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan penahan Pulau Beras Basah, Kota Bontang. Proyek yang menelan anggaran Rp23 miliar selama tiga tahun anggaran (2013-2015), menjerat 11 tersangka, empat diantaranya ASN Pemprov Kaltim.

Keempatnya kini ditahan di Rutan Klas IIa Sempaja, Samarinda. Mereka, kala itu menjabat sebagai  Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim.

Hasil penyidikan kejaksaan, dampak proyek ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp10 miliar.

Meski terjerat [erkara hukum, Tri Murti mengaku Pemprov Kaltim tetap menjamin hak ASN, dengan memberikan pendampingan hukum.

“Tetap kami beri advokasi hukum, melalui biro hukum, untuk hak-haknya,” tuturnya.

Menurut dia pendampingan yang dilakukan bukan dalam rangka melindungi atau melepaskan jerat hukum ASN bersangkutan. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum menurut Tri, berlaku untuk semua rakyat Indonesia termasuk ASN. 

“Tapi kami berkomitmen hal semacam ini tak akan mengganggu kinerja pemprov,” tukasnya.

Sebagai langkah mitigasi, wanita yang akrab di sapa Tri tersebut mengungkapkan sedianya Gubernur Kaltim telah melakukan beberapa langkah pencegahan dengan memberikan penguatan literasi tentang bahaya korupsi, hingga mengadakan seminar-seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan integritas ASN. (rs)