SAMARINDA - Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Zulkifli, yang juga menjabat Wakil Ketua PHRI Samarinda  menyebut tingkat kunjungan hotel di Kaltim mengalami penurunan antara 15 sampai 25 persen.  Hal ini kata dia disebabkan oleh turunnya pendapatan sebagian besar masyarakat Kaltim termasuk pemerintah yakni dari sektor pertambangan khususnya batubara.

“Kekuatan Kaltim ini adalah Sumber Daya Alam (SDA), begitu sumber daya tergerus ya mau tidak mau terdampak,” ujarnya ditemui Koran Kaltim Sabtu (26/8) lalu.

Ia mengatakan, meskipun tak memberi dampak secara signifikan, namun jika tak segera dilakukan langkah penanggulangan, bukan tak mungkin hal tersebut akan membuat salah satu bisnis yang menopang sektor pariwisata tersebut terdegradasi.  Untuk itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya bersama hotel-hotel dan restoran di Kaltim tengah berupaya melakukan banyak inovasi terhadap pelayanan di hotel agar menjaga stabilitas bisnis mereka. Adanya penurunan ini juga dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.  Dimana berdasarkan catatan BPS periode Juni 2017 sebesar 45,21 persen, mengalami penurunan 8,03 poin dibanding TPK Mei 2017 sebesar 53,24 persen.

“Ini membuat kami harus bisa berinovasi membuat pasar baru, kreatifitaslah.  Kami memulai dengan  menyediakan tempat untuk kegiatan-kegiatan seminar misalnya, jadi tak melulu mengandalkan kunjungan wisatawan, sekarang hotel menyediakan katering juga.  Harganya juga sangat kompetitif, ada salah satu hotel di Samarinda yang menawarkan bahkan sampai Rp20 juta saja, itu bentuk inovasinya,” paparnya.

Dikatakannya, melihat rencana pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi, dimana pariwisata dipandang menjadi salah satu sektor yang dianggap potensial.  Ia berharap, pemerintah memperhatikan juga para pekaku usaha.  Untuk melakukan promosi ditingkat yang lebih luas.  Soal aksesbilitas, dan infrastruktur menurut dia penting untuk diperhatikan.

Sementara untuk dukungan dari sektor pelaku usaha pariwisata khususnya perhotelan, ia memastikan sudah cukup baik dan siap.  Namun demikian, ia juga menyoroti perihal kemudahan investasi, dan perizinan, agar investor mudah masuk dan merasa nyaman.  Hal ini untuk mendukung sebaran yang merata serta daya dukung fasilitas pariwisata.

“Kami harapkan pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak industri, karena kalau bicara pariwisata , bukan hanya milik pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, tapi juga dari kalangan industri pariwisata seperti hotel, restoran.  Masyarakat juga perlu di edukasi, fasilitas juga perlu di tingkatkan, dan pemerintah perlu mengeksplorasi lagi untuk bisa menambah sumber-sumber kunjungan wisata dan bagaimana mengelolanya mejadi pemasukan bagi daerah,” ungkapnya. (rs)